Mantan Kades Belo Dituntut Lima Tahun Penjara

Sidang penuntutan mantan Kades Desa Belo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram. (Suara NTB/ist)

Taliwang (Suara NTB) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan tuntutan lima tahun penjara terhadap mantan Kades Belo, Kecamatan Jereweh. Jaksa meyakini perbuatan yang terdakwa selama menjabat sebagai Kades terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan kerugian Rp524 juta berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara (PPKN) oleh tim auditor Inspektorat Provinsi.

Kejari Sumbawa Barat, kepada Suara NTB melalui Kasi Pidsus Aji Rahmadi SH, MH kepada Suara NTB, Rabu, 22 Januari 2020 mengatakan, tuntutan yang dibebankan kepada terdakwa Mislulrahiem ini dianggap sangat wajar karena kerugian yang ditimbulkan atas perbuatannya cukup tinggi. Apalagi terdakwa juga terbukti secara sah mempergunakan uang tersebut secara pribadi (memperkaya diri sendiri) yang dapat merugikan negara. Dimana didalam aturan pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 2001 tentang upaya dalam memberantas tindak pidana korupsi. Selain tindak pidana kurungan, terdakwa juga dibebankan untuk tetap membayar uang pengganti sebesar Rp447 juta dengan ketentuan apabila uang ini tidak dibayarkan satu bulan setelah adanya putusan pengadilan maka yang bersangkutan harta bendanya akan disita.

Penyitaan ini dilakukan oleh Jaksa untuk mengganti kerugian negara yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya pada tahun 2017 lalu. Jika terdakwa juga dianggap tidak lagi memiliki harta benda yang senilai dengan uang pengembalian maka yang bersangkutan harus menjalani hukuman penjara selama satu tahun.

“Tuntutan yang kami berikan tersebut sudah kita kaji secara matang dengan memperhatikan unsur-unsur pelanggarannya,” ungkapnya.

Dikatakannya, terhadap tuntutan tersebut, penasehat hukum terdakwa meminta agar hukuman itu bisa diringankan terlebih lagi terdakwa juga dianggapnya sangat kooperatif ketika dimintai keterangan. Atas permintaan tersebut, sidang penuntutannya ditunda hinggal tanggal 29 Januari mendatang. Kendati ditunda, pihaknya memastikan tidak akan mengubah tuntutannya dengan alasan apapun.

Karena pada prinsipnya apa yang sudah dilakukan oleh terdakwa sudah jelas melanggar hukum, kalaupun terdakwa dianggap kooperatif selama persidangan maka hal itu bukan menjadi alasan untuk mengurangi hukuman. Pemberian sanksi tegas ini dilakukan untuk memberikan efek jerah bagi para pelaku lainnya yang kiranya akan melakukan perbuatan yang sama baik itu kepala desa maupun tindak pidana korupsi yang lainnya.

Untuk itu, pihaknya tetap akan menunggu tanggal 29 sesuai dengan permintaan dari penasihat hukum terdakwa supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Pihaknya juga tetap menghimbau desa yang lain untuk mengelola anggarannya secara baik serta tepat sasaran. Hal itu dilakukan untuk menekan munculnya tindakan yang melawan hukum dan pihaknya juga tetap terbuka bagi desa yang akan melakukan kordinasi terkait penggunaan anggarannya.

“Kami tetap menghimbau kepada para kepala desa untuk tetap menggunakan anggarannya secara baik dan benar guna menekan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kami juga tetap akan memberikan sanksi tegas bagi para pelanggar untuk memberikan efek jerah,” tegasnya. (ils)