Kasus Tunjangan Guru Terpencil, Mantan Kepala Kemenag Bantah Terima Setoran

0
10
Mantan Kepala Kemenag Kabupaten Bima H Yaman H Mahmud (di tengah duduk) diperiksa dalam perkara korupsi pemotongan tunjangan khusus guru terpencil, Rabu, 22 Januari 2020.(Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Mantan Kepala Kemenag Kabupaten Bima H Yaman H Mahmud diperiksa hakim dalam perkara korupsi pemotongan tunjangan khusus guru terpencil tahun 2010, Rabu, 22 Januari 2020. Yaman mengelak soal kesaksian bahwa dirinya menerima saweran dari pemotongan gaji.

Namun, dalam pengusulan guru penerima gaji, Yaman tidak menampik sudah menerima titipan nama. Termasuk anggota keluarganya. “Itu memang ada yang di MAN Sape, kalau dikasi ke yang lain tidak mau karena dikira dibuang,” ujarnya.

Keterangan Yaman itu menjawab pertanyaan anggota majelis hakim Fathurrauzi yang menyinggung lagi keterangan saksi Fifi Faridah, sekretaris tim verifikasi penerima bantuan gaji guru terpencil dalam persidangan sebelumnya.

Penyerahan gaji itu dalam dua tahap. Tahap pertama Yaman meneken SK untuk 25 guru penerima. Masing-masing mendapat Rp8,1 juta. Tim verifikasi yang diketuai terdakwa H Irfun menyetorkan nama-nama penerima yang padahal belum ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya.

“Hasil tim verifikasi disampaikan. Ada ganti dua orang karena mereka sudah diangkat menjadi CPNS. Untuk yang tambahan 15 orang di tahap kedua dapat bantuan tunjangan dari tahap satu juga,” papar Yaman.

Sebanyak 42 guru terpencil akhirnya mendapat bantuan penuh selama satu tahun. Irfun dan Fifi dalam penyalurannya pun memanggil satu per satu penerima bantuan. Para guru menerima uang yang sudah dimasukan ke dalam amplop dan diminta tanda tangan daftar tanda terima. Uang tersebut sudah dipotong lebih dulu.

Fifi dan Irfun sebelumnya uang itu untuk disetorkan kepada Yaman. Namun, Yaman menampik. “Tidak pernah dapat dan tidak pernah tahu juga. Tidak pernah terima pemberian apa-apa dari mereka,” kata Yaman.

H Yaman H Mahmud, H Irfun dan Fifi Faridah didakwa korupsi yang merugikan negara Rp615,6 juta. Mereka didakwa memberikan 42 guru honorer gaji yang bukan haknya.

  Penuntasan Kasus K2 Dompu, Aktivis Desak DPRD Keluarkan Rekomendasi

Kementerian Agama RI pada tahun 2010 menggelontorkan sebanyak Rp648 juta untuk pembayaran tunjangan khusus bagi guru raudlatul athfal/madrasah non PNS lingkup Kemenag Kabupaten Bima. (why)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here