Lagi, Tim Gabungan Amankan Truk Pengangkut Sonokeling

Truk bermuatan kayu sonokeling saat diamankan di kantor KPH ARS, Selasa, 21 Januari 2020.(Suara NTB/jun)

Dompu (Suara NTB) – Tim gabungan TNI, KPH dan LSM Pengaman Hutan Berbasis Komunitas (PHBK) bentukan Ketua Komisi I DPRD Dompu, kembali mengamankan truk bermuatan kayu sonokeling, Jumat, 17 Januari 2020. Kayu olahan berbentuk balok dengan berbagai ukuran tersebut, diduga kuat bersumber dari kawasan hutan lindung. Pun tidak disertai dokumen pengakutan yang sah menuju wilayah Bima.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DLHK NTB di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada (TPMRW), Zulkanain menyampaikan, truk Bernopol EA 8566 TZ yang dikemudi Abidin tersebut, diamankan tim gabungan di palang batas Dusun Karaku Desa Manggenae. Atas dugaan mengangkut kayu curian dari kawasan hutan tanpa dokumen yang sah.

Baca juga:  Kasus Pemotongan Gaji Guru Terpencil, Tiga Terdakwa Dituntut Sama

“Truk dan barang bukti kayu ini kita anggap tidak berdokumen karena menggunakan dokumen tahun lalu. Makanya diamankan oleh tim,” ungkap dia ketika dikonfirmasi Suara NTBdi kantornya, Selasa, 21 Januari 2020.

Berdasarkan keterangan awal pengemudi truk yang diintrogasi, lanjut dia, kayu olahan berbentuk balok dengan berbagai ukuran ini dibawa dari Nata Kehe. Hanya saja, tidak diketahui apakah bersumber dari kawasan hutan negara atau area perkebunan warga. “Baru sebatas keterangan itu saja yang kita dapat dari supir. Sedangkan dari pemilik kayu yakni Adi ada di penyidik lain,” jelasnya.

Baca juga:  Jaksa Rampungkan Berkas Azril

Terpisah PPNS KPH ARS, H Abidin yang memeriksa langsung pemilik puluhan balok sonokeling itu menegaskan, Adi mengaku membeli kayu-kayu tersebut dari beberapa orang warga di Nata Kehe. Tetapi saat diverifikasi dokumen pengangkutannya ternyata menyalahi aturan. Selain karena pernah digunakan pada 2019 kemarin, juga volume yang dimuat tidak sesuai.

Baca juga:  Kasus Tunjangan Guru Terpencil, Mantan Kepala Kemenag Bantah Terima Setoran

“Alasannya itu kayu sisa dari pengangkutan sebelumnya. Tapi kita tidak mungkin percaya begitu saja, karena ini bisa jadi alibinya,” ujar dia.

Atas keterangan pemilik kayu, supir serta dokumen yang menguatkan dugaan pihaknya bahwa barang bukti tersebut ilegal, H Abidin akan berkoordinasi dengan PPNS DLHK NTB untuk pendalaman penyelidikan, termasuk memeriksa saksi lain dan lacak balak.

“Nanti kita lihat bagaimana hasil pendalaman dari teman-teman PPNS di provinsi untuk kelanjutan proses kayu ini,” pungkasnya. (jun)