Disnakertrans Akui Pengiriman TKI Ilegal Masih Marak

Supardi (Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB) – Sebanyak 14 warga Lombok Timur (Lotim) yang digagalkan berangkat ke Timur Tengah beberapa waktu lalu membuktikan minat warga menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) cukup tinggi. Hanya saja praktik pengiriman TKI ilegal ini masih marak, seperti kasus belasan TKI ilegal yang dipulangkan, karena pengiriman TKI ke Timur Tengah belum diizinkan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lotim, H. Supardi ketika dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu, 20 Januari 2020 mengatakan, perlu memperketat lagi pengiriman PMI. Harapannya, pihak di desa bisa mengetahui dengan detail keluar masuk warga.

Terutama yang keluar daerah diminta bisa lebih selektif lagi dilakukan desa. Hal ini dinilai bisa menjadi salah satu upaya menekan dan meminimalisir pengiriman TKI secara tidak prosedural. Seperti alasan bekerja di Bali atau Jakarta, namun ternyata ada yang mengurus keberangkatannya secara ilegal ke luar negeri.

Dalam hal ini, ujarnya, desa diharapkan dapat lebih besar mengambil peranannya. Pencatatan penduduk yang keluar masuk ini dianggap penting. Izin keluar daerah harus tercatat dengan detail, sehingga tidak bebas keluar masuk. Selama ini, ujarnya, desa terksan kurang mendokumentasikan warganya yang izin keluar. Sementara Disnakertrans Lotim mensyaratkan harus ada izin dari pihak keluarga terlebih dahulu. Rekomendasi dari desa juga harus ada. Jika ada yang keluar tanpa diketahui desa, maka ini membuktikan desa-desa juga bisa jadi dilangkahi. “Perlu melibatkan semua pihak untuk kita terus sosialisasi,” ungkapnya.

Timur Tengah, sambungnya saat ini masih moratorium. Banyaknnya minat ke Timur Tengah ini dikatakan tidaklah bisa dilarang. Akan tetapi perlu pemahaman dan berharap jalur-jalur yang ditempuh ini melalui jalur yang resmi.

Menurut H. Supardi, banyaknya yang berangkat ilegal ini karena diiming-imingi kemudahan dan gaji yang besar di negara tujuan. Tanpa harus melalui prosedur berangkat menjadi TKI begitu mudah. Hal inilah yang dinilai menjadi penyebab dan memang terkesan tidak kunjung selesai. Dari BP3TKI juga katanya sudah cukup ketat. Pintu keluar daerah ini sudah ditempatkan tenaga yang mengawasi gerakan warga yang keluar. Praktik menggunakan paspor pelancong juga masih cukup banyak. Hal ini menjadi catatan evaluasi bersama untuk sama-sama terus disosialisasikan ke tengah masyarakat. (rus)