Jelang Pilkada, Tiga Pejabat di Dompu Dipanggil Bawaslu

Iqbal, pegiat demokrasi melaporkan 5 akun media sosial yang diduga milik ASN ke Bawaslu Kabupaten Dompu, Kamis, 16 Januari 2020. Akun media sosial ini diduga sering digunakan untuk mempromosikan bakal calon tertentu untuk Pilkada 2020 ini.(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) – Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, H. Ichtiar, SH, Kepala Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dompu, Abdul Sahid, SH serta kepala bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, Zainal Afrodi, S.Pd., MM dipanggil Bawaslu Kabupaten Dompu terkait netralitas ASN jelang Pilkada Dompu tahun 2020. Ketiganya diduga ikut memihak salah satu bakal calon Bupati yang menjadi larangan bagi ASN.

Permintaan klarifikasi kepada tiga pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Dompu oleh Bawaslu Kabupaten Dompu, Kamis, 16 Januari 2020. Pemberian klarifikasi berlangsung sekitar 30 menit masing – masing ASN. Pertama dilakukan terhadap Zainal Afrodi, S.Pd, MM (kepala bidang Dikdas Dinas Dikpora Dompu) dan dipimpin langsung koordinator divisi hukum penindakan pelanggaran dan sengketa Bawaslu Dompu, Swaztari HAS, SH. Beberapa saat kemudian dilanjutkan terhadap Abdul Sahid, SH (kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Dompu). Sementara usai shalat zuhur, permintaan klarifikasi dilakukan terhadap Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, H Ichtiar, SH.

Zainal Afrodi, S.Pd, MM usai memberi klarifikasi ke Bawaslu membantah telah menunjukkan sikap keberpihakan kepada salah satu bakal calon Bupati dan wakil Bupati Dompu dengan ikut mendampingi bakal calon Bupati dan wakil Bupati Dompu, Hj Eri Aryani – H Ichtiar, SH saat penyampaian Visi Misi bakal calon kepala daerah yang diselenggarakan DPW PKB NTB di hotel Lombok Raya Kota Mataram, Minggu, 12 Januari 2020. Tapi saat itu, dirinya sedang tugas dinas di Kota Mataram untuk rapat persiapan UN dan menginap di hotel lain di Mataram.

Baca juga:  Pusat Transfer Gaji untuk P3K Pemkot Mataram

“Saya divideo call oleh teman – teman dan tahu ada pimpinan saya di (Lombok Raya) sana, saya datang temui. Saya ndak tau kalau saat itu sedang ada acara (penyampaian visi misi yang diselenggarakan PKB). Soal foto itu, kebetulan teman – teman itu minta foto bersama,” katanya.

Zainal Afrodi menjadi ASN pertama dimintai klarifikasi soal netralitas oleh Bawaslu di Pilkada 2020 dan ini menjadi pembelajaran baginya. Ia pun berharap kepada ASN lain untuk tidak mendekati ruang politik praktis jelang Pilkada. “Tadi sampai habis 2,5 botol air mineral tanggung saya minum karena khawatir. Padahal saya hanya foto sama pimpinan langsung saya,” katanya berkilah.

Abdul Sahid, SH kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Dompu usai dimintai klarifikasi Bawaslu menegaskan, tidak ada niat dan kaitan postingannya dengan Pilkada langsung 2020. Media sosial baginya sebagai hiburan dan membangun silaturrahmi. “Agar tidak kebablasan, lebih baik dihindari dulu. Makanya tadi saya di depan komisioner Bawaslu saat dimintai klarifikasi, langsung uninstal facebook saya,” katanya.

Baca juga:  Indisipliner, 15 Aparatur ASN Lobar Diberhentikan

Sebelum Zainal Afrodi dan Abdul Sahid dimintai klarifikasi, Hijrah Al Iqbal, S.Pd.i di kantor Bawaslu Dompu juga mengaku, melaporkan beberapa akun media sosial yang diduga milik ASN di lingkup Pemda Dompu. Lima akun media sosial tersebut diduga dijadikan alat kampanye untuk kepentingan bakal calon Bupati dan wakil Bupati tertentu. “Hari ini saya melaporkan secara resmi akun – akun ini ke Bawaslu,” kata Iqbal.

Target Iqbal, hasil pemeriksaan Bawaslu atas pengaduan pihaknya akan disampaikan ke Komisi ASN RI di Jakarta. Karena para ASN ini diduga terlibat aktif melalui media sosial memberikan tanggapan dan mempromosikan bakal calon serta melakukan pose bersama. Untuk memastikan kelima akun media sosial tersebut milik ASN, telah meminta pihak terkait dan itu akan menjadi alat bukti dalam laporan. “Hasil (laporan) ini, kami akan laporkan juga ke Komisi ASN di Jakarta. Itu adalah target akhir kami,” tegas Iqbal.

Baca juga:  Bawaslu Putuskan 10 ASN Terbukti Berpolitik Praktis

 Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu, Drs Irwan melalui pesan singkat mengakui telah memanggil beberapa pejabat ASN untuk dimintai klarifikasi terkait netralitas ASN dalam Pilkada Dompu. Permintaan klarifikasi ini tidak hanya kepada tiga pejabat, tapi akan terus berlanjut. Karena hasil pantauan Bawaslu sejak dilaunchingnya pelaksanaan Pilkada serentak, Bawaslu secara intens melakukan pengawasan di media sosial. “Tiga pejabat yang kita panggil untuk diklarifikasi hari ini, hasil temuan kita. Bukan atas laporan orang atau kelempok tertentu. Kalau ada laporan, kita akan pelajari dan kaji lebih dulu,” ungkap Swastari HAS, SH koordinator divisi hukum penindakan pelanggaran dan sengketa Bawaslu Kabupaten Dompu, Swastari HAZ, SH.

Swastari mengingatkan kepada ASN, kepala Desa dan aparat Desa untuk menjaga sikap dan tindakan agar tidak menunjukan sikap yang menguntungkan pasangan calon tertentu di Pilkada. Aturan soal netralitas ASN ini cukup jelas, selain aturan soal Pilkada yang menegaskan soal netralitas ASN. “Soal 3 ASN yang kita mintai klarifikasi hari ini, kita akan kaji lagi hasil klarifikasinya, baru disimpulkan. Apakah cukup suratnya ke pejabat pembina kepegawaian (PPK) atau Komisi ASN, nanti kita kaji lebih dulu,” katanya. (ula)