Dugaan Korupsi Proyek DPPKB, Evi Siap Penuhi Panggilan Penyidik

Salah satu proyek fisik penunjukan langsung oleh DPPKB Kota Mataram berupa pembuatan gapura Kampung KB di Sekarbela yang dokumennya sedang diselidiki oleh APH. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram, Dra. Hj. Evi Ganevia mengaku siap memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan terkait penyelidikan dugaan korupsi rehabilitasi gedung dan pengadaan mobil penerangan di tahun 2019 lalu.  Dia akan kooperatif memberikan informasi sedetail  – detailnya ke aparat penegak hukum.

“Siap. Kita akan kooperatif,” kata Evi, Rabu, 15 Januari 2020. Dia menjelaskan, pengadaan mobil penerangan pelayanan keluarga berencana di tahun 2019 melalui proses tender. Pagu anggaran pengadaan kendaraan tersebut mencapai Rp872.927.450. Harga perkiraan sementara Rp849.999.999. Pengadaan unit melalui e – katalog dimenangkan oleh PT. Mahkota Amelia Mandiri dengan nilai penawaran terendah Rp774.510.000.

Evi yang juga Asisten III Setda Kota Mataram menjelaskan, ada beberapa kegiatan di tahun 2019 yang tidak kerjakan. Sebab, ada ketidaksesuaian antara rencana kegunaan anggaran dengan daftar penggunaan anggaran. “Ada beberapa pekerjaan yang tidak kita eksekusi,” timpalnya.

Kasus yang tengah ditangani oleh Polresta Mataram diketahui telah meminta sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di tahun 2019 lalu. Item pekerjaan ditelisik aparat penegak hukum adalah berkaitan dengan rehabilitasi atap gedung unit pengelolaan teknis dinas (UPTD) Kecamatan Selaparang, perluasan ruang pertemuan UPTD Selaparang dan Kecamatan Cakranegara, penembokan ruang rapat UPTD Kecamatan Sekarbela dan Kecamatan Cakranegara, pembuatan gapura kampung keluarga berencana di Kecamatan Sekarbela dan pengadaan mobil unit penerangan KB.

Rehabilitasi pekerjaan gedung serta gapura dikerjakan dengan sistem penunjukan langsung. Nilai pekerjaan di bawah Rp200 juta. Sedangkan, pengadan mobil unit penerangan KB dilakukan tender menggunakan e – katalog.

Sebelumnya, Kepala DPPKB Kota Mataram, Sudirman membenarkan adanya permintaan dokumen oleh penyidik Polres Mataram. Surat tersebut diterima tanggal 3 Januari saat hari pertama menjabat sebagai kepala dinas setelah dilantik. “Saya kaget sih tidak,” kata Sudirman ditemui di ruang kerjanya, Selasa, 14 Januari 2020.

Dokumen diminta oleh penyidik berupa daftar penggunaan anggaran pekerjaan atau pengadaan, dokumen proses pekerjaan/pelelangan pekerjaan, dokumen SPK atau kontrak, perencanaan pekerjaan, pemeriksaan pekerjaan dan serah terima hasil pekerjaan dan pembayaran pekerjaan.  “Pak Sekretaris langsung antar kesana (polres),”ucapnya. (cem)