Bawaslu Sumbawa Tangani Dugaan Kasus Netralitas ASN

Syamsihidayat. (Suara NTB/ist)

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Bawaslu Kabupaten Sumbawa saat ini terus melakukan pengawasan terkait Pilkada 2020. Baik secara langsung maupun pengawasan di media sosial. Termasuk saat ini tengah menangani dugaan kasus netralitas ASN.

Sebagaimana disampaikan Ketua Bawaslu Sumbawa, Syamsihidayat, S.IP, Minggu, 12 Januari 2020. Bawaslu memiliki dasar hukum yang kuat dalam melakukan Pengawasan. Diantaranya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI dan Polri. Pada Peraturan ini dijelaskan tentang Pengawasan Netralitas ASN pada pasal 3 yang berbunyi “Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode eti dan/atau disiplin masing masing lembaga/instansi. Yang selanjutnya di teruskan pada pasal 4, Ayat 1  Point b, dan dijelaskan lagi pada ayat (2).

Selain itu, Pengawasan Netralitas Pegawai ASN berlandaskan pada Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN pada BAB II tentang asas, prinsip, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku pada Pasal (2) point (b). profesionalitas;  dan point (f) netralitas; dan pada Pasal 3; ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut; pada point (b). kode etik dan kode perilaku.

Selain itu, Bawaslu juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 11 Point (c) menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri meliputi PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan.

Peraturan ini juga ditegaskan dengan Surat Edaran Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor ; B/71/SM.00.00/2019 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Netralitas ASN pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang termuat dalam poit (c) menyatakan bahwa : Berdasarakan Pasal 11 Huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Pembinaan Jiwa Korps dan kode etik Pegawai Negeri Sipil.

Dijelaskan diantaranya, PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.

“Saat ini Bawaslu Kabupaten Sumbawa sedang menangani Kasus Dugaan Netralitas Pegawai ASN, dan Insya Allah secepatnya Bawaslu Kabuapetn Sumbawa akan mengeluarkan rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara jika hal ini terbukti melanggar,” terangnya. (arn)