Jaksa Kembalikan Berkas Kasus Kredit Fiktif ke Penyidik

Aji Rahmadi.(Suara NTB/ils)

Taliwang (Suara NTB) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa Barat, menganggap bahwa berkas kasus dugaan kredit fiktif Bank BPR di tahun 2013 belum lengkap. Hal tersebut merupakan hasil penelitian berkas yang dilakukan tim jaksa baik dari segi formil dan materil karena dianggap masih belum memenuhi unsur.

Jaksa juga berencana menggelar ekspose atas hasil penelitian berkas dimaksud dengan penyidik kepolisian sebelum penanganan lanjutan atas kasus yang merugikan negara sekitar Rp400 juta (hasil audit tim BPKP).

“Berkasnya sudah selesai kita teliti, hasilnya dari segi formil dan material dianggap masih belum memenuhi unsur. Makanya kami dalam waktu dekat akan mengundang penyidik untuk dilakukan gelar ekspose supaya dalam penanganan kasus ini bisa segera¬† tuntas dan tidak terkendala nantinya. Kami juga masih melihat ada yang rancu dalam penghitungan kerugian negaranya, dimana hasil audit umum Bank Indonesia kerugiannya ditaksir mencapai angka Rp3,5 miliar sementara dari tim BPKP hanya Rp400 juta,” ujar Kajari KSB kepada Suara NTB melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Aji Rahmadi SH, MH, Kamis, 9 Januari 2020.

Dikatakannya, penanganan terhadap kasus ini menjadi prioritas Kejaksaan untuk bisa dituntaskan karena sejak tahun 2013 kasus ini ditangani belum ada penyelesaiannya. Tentu pihaknya juga berharap supaya penyidik bisa segera melengkapi petunjuk yang akan diberikan nantinya, sehingga pada saat persidangan tidak ada kendala.

Khusus untuk kerugian negara yang dianggap jauh berbeda satu sama lain (hasil audit umum BI dan BPKP) pihaknya juga ingin mengetahui secara rinci terhadap persoalan ini. Jangan sampai di persidangan nanti menimbulkan masalah yang baru dan menghambat penyelesaian kasus ini.

Pihaknya berharap agar berkas perbaikan yang akan diajukan oleh Penyidik Polres agar unsur formil dan materil bisa dipenuhi untuk mempermudah di proses persidangan nantinya. Jika semua unsur tersebut bisa terpenuhi dengan baik, maka sebelum pertengahan tahun 2020 kasus ini bisa tuntas. Apalagi status tersangka pada empat orang ini juga menjadi beban bagi penyidik untuk bisa diselesaikan supaya ada kepastian hukum.

“Memang kami masih meminta kepada penyidik untuk melengkapi berkas yang belum lengkap itu. Terutama dalam proses penghitungan kerugiannya bisa bisa dijelaskan secara rinci agar tidak menjadi kendala di kemudian hari,” sebutnya.

Disebutkannya, adapun empat orang tersangka tersebut yakni Sri Mulyati yang saat itu menjabat sebagai Kabag kredit, Ida Komala menjabat sebagai accounting, Listiawati sebagai Kabag Umum dan Hardianto staff perkreditan. Dari keempat tersangka saat ini sangat memungkinkan akan ada tambahan tersangka lainnya.

Hanya saja untuk sementara, pihaknya masih menunggu berkas perbaikan yang diberikan oleh penyidik untuk kemudian ditindak lanjuti. Karena pada prinsipnya penanganan lanjutan terhadap kasus ini harus tuntas tanpa ada kendala yang terjadi, karena jika ada yang menghambat dikhawatirkan kasus ini akan molor. Untuk itu, pendalaman dengan menghadirkan penyidik supaya satu pemahaman sehingga kasusnya bisa segera tuntas.

“Memang baru empat tersangka dalam kasus tersebut, tetapi kami masih akan terus melakukan pengembangan untuk tersangka yang lain. Kami juga akan membahas masalah ini pada saat gelar ekspose supaya bisa satu pemahaman dalam penuntasan kasus yang terjadi di tahun 2013 tersebut,” pungkasnya. (ils)