Dana Rehabilitasi Asrama Haji Diduga Bermasalah

Tampak depan Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok yang rehabilitasinya jadi temuan BPK dan BPKH. (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Dana peruntukan rehabilitasi gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok diduga bermasalah. Badan Pemeriksa Keuangan Haji (BPKH) mencatat, nilai temuan Rp 1,1 miliar pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan harus dikembalikan sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Temuan BPK itu ditindaklanjuti BPKH. Dalam surat yang ditindaklanjuti BPKH tersebut diurai tiga poin temuan. Pertama,  terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan rehabilitasi gedung pada UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok sebesar Rp 1.170.816.830. Dana bermasalah itu dialokasikan dari anggaran kemaslahatan yang diberikan oleh BPKH.

Poin kedua, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, masalah pada pembayaran itu disebabkan kelebihan volume pekerjaan rehabilitasi. Seperti rehabilitasi gedung, untuk hotel dengan temuan sebesar Rp 373.115.542, temuan gedung Mina sebesar Rp 235.957.012, temuan gedung Sofha 242.920.236, temuan pada Gedung Arofah sebesar Rp 290.602.840. Terakhir, temuan pada gedung PIH  sebesar Rp  28.602.840.

Baca juga:  Kasus Dugaan Malpraktik, Polisi Periksa Direktur RSUD Bima

Catatan ketiga dalam temuan BPK yang diteruskan BPKH itu, pihak UPT diwajibkan  menyelesaikan temuan tersebut paling lambat 7 Januari 2020 melalui rekening Bank BTN Syariah. Temuan pengelolaan dana kemaslahatan itu sudah diteruskan ke Kepala Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu.

Dikonfirmasi terpisah soal temuan BPK yang diteruskan BPKH itu,  Kepala UPT. Asrama Haji Embarkasi Lombok  H. Abdurrazak Al Fakhir membenarkannya. Namun temuan itu bukan sepenuhnya tanggung jawab dia sebagai Kepala UPT perpanjangan tangan Kementerian Agama RI.

‘’Itu kan perusahaan, pihak ketiga, bukan saya. Uangnya kan di pihak ketiga,’’ kata Abdurrazak kepada Suara NTB Minggu 12 Januari 2020 malam.

Baca juga:  Kejaksaan Mulai Selidiki Jembatan Longken

Temuan BPK itu sudah dilayangkan ke pihak ketiga PT. KJ selaku pelaksana proyek rehabilitasi gedung. Tembusan surat disampaikan ke BPK RI dan BPKH sebagai respons yang dilakukan pihaknya atas temuan itu.

‘’Suratnya sudah kita layangkan, BPK sudah tahu,” jawabnya. Temuan tersebut terkait dengan Contract Change Order (CCO) yang tidak dibuat oleh perusahaan sehingga mempengaruhi kualitas proyek.“Dia tidak bikin CCO, salah dia sendiri. Tapi dia siap kembalikan (temuan, red),’’ ujarnya.

Pengembalian akan dilakukan secara bertahap, diperkirakan mulai Februari 2020 mendatang. Dia membantah deadline pengembalian per 7 Januari lalu. Melainkan  berlaku satu tahun, pengembalian pun sesuai kemampuan perusahaan hingga tuntas. (ars)