Kasus Desa Jala Berpeluang Dihentikan

Isa Ansyori (Suara NTB/jun)

Dompu (Suara NTB) – Pemeriksaan saksi terkait kasus dugaan penyimpangan DD/ADD Desa Jala tahun 2018, telah dirampungkan penyidik tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu.

Namun, untuk menentukan sikap, mereka masih terkendala hasil penghitungan Inspektorat. Jika merujuk temuan awal, besar kemungkinan perkara ini dihentikan, atau hanya berakhir pada pengembalian karena kerugian diperkirakan sangat kecil.

Demikian diungkapkan Kasi Pidsus Kejari Dompu, M. Isa Ansyori, SH., kepada Suara NTB di kantornya. “Sampai sekarang belum ada hasil dari Inspektorat, karena yang kita antensi juga kemarin mana yang punya peluang besar naik saja. Perkiraan kecil kerugian ini, kemudian ada hubungannya juga dengan perdata,” terangnya.

Baca juga:  Pemkab Lobar Dukung Polda Usut Proyek Dermaga Senggigi

Dikatakan perkara ini bisa masuk ranah perdata, lanjut dia, karena baik pemerintah desa maupun warga sama-sama memiliki alas hak yang kuat berupa sertifikat. Sehingga sulit menentukan siapa yang berhak akan lahan tersebut. Pun dari BPN sendiri diakui adanya tumpang tindih kepemilikan itu. Namun tak diketahui penyebabnya lantaran hasil pengerjaan dari pejabat lama puluhan tahun lalu.

Baca juga:  Kasus ABBM Poltekkes Mataram, Polisi Koordinasi dengan KPK

“Kita hadirkan BPN untuk mengetahui upayanya juga pasti jawabannya perdata. Masalahnya, ini kan penentuan hak milik,” jelasnya.

Selain menyangkut perkara pendata, salah satu bahan pertimbangan rencana penghentian penyelidikan itu yakni melihat aspek sosial. Di mana tanah tersebut sudah dimanfaatkan warga untuk pemakaman. Sehingga potensial menimbulkan konflik jika nantinya dampak dari proses ini barakhir pada pembongkaran paksa kuburan.

Baca juga:  Sempat Buron, Polisi Berhasil Amankan Oknum Anggota BKD

Namun untuk meyakinkan langkah yang akan diambil, tegas M. Isa Ansyori, penyidik akan menunggu pelimpahan hasil penghitungan terlebih dahulu dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dalam hal ini Inspektorat. “Kita tunggu saja biar apapun sikap yang kita ambil nanti memiliki dasar yang kuat dari Inspektorat,” pungkasnya. (jun)