Kinerja TP4D Perlu Dievaluasi

Dwi Ariesanto (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Rencana pembubaran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) di pusat dan TP4D di daerah mendapat respons dari pegiat antikorupsi. Pada dasarnya setuju dibubarkan, namun harus ada evaluasi objektif sebelum keputusan diambil.

‘’Pada dasarnya sepakat kalau dibubarkan.  Tapi ini kan tidak sesederhana itu. Harus ada proses evaluasi. Kalau memang hasil evaluasinya tidak efektif, ya dibubarkan saja,’’ kata Direktur Solidaritas Masyarakat  untuk Transparansi (Somasi) NTB, Dwi Ariesanto kepada Suara NTB Jumat, 22 November 2019.

Menurut dia, harus dilihat dari semangat awal pembentukan TP4D ketika Jaksa Agung dipimpin H. M. Prasetyo. Kemudian dilakukan evaluasi  rekam jejak pelaksanaan oleh jaksa dalam rangka pencegahan penyimpangan pelaksanaan proyek sebelum ditutup Jaksa Agung, ST Burhanuddin.

Satu sisi ia melihat, ada niat baik dari korps Adhyaksa memberikan pendampingan untuk pencegahan korupsi pada proyek proyek pemerintah, khususnya di daerah. Beberapa kegiatan bisa berjalan lancar sesuai rencana karena dalam pengawasan ketat.

Ketika rekomendasi TP4 tidak diindahkan, praktis proyek tersebut dapat dipidana. Ruang  yang diberikan kepada tim ini juga cukup besar, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga proses akhir kontrak.

Namun di sisi lain, lanjutnya, jangan sampai TP4 khususnya TP4D jadi  asas manfaat oknum jaksa untuk mendapat keuntungan dari kontraktor dan panitia pelaksana, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dugaan keberadaan TP4 yang jadi tameng untuk menyembunyikan penyimpangan juga mengemuka.

Dalam catatan Somasi, proyek yang pernah didampingi TP4 juga tetap ada masalah yang muncul. Bahkan kasus terbaru, Operasi Tangkap Tangan (OTT) di KPK terhadap oknum jaksa di Kejati DIY yang menerima suap dalam proyek dampingan TP4D setempat.

  Daftar Tunggakan Kasus di Kejati NTB Bisa Bertambah

Persepsinya mewakili masyarakat  terhadap peran TP4 tersebut, bisa jadi bahan rujukan Kejaksaan Agung untuk melakukan evaluasi, atau bisa dilakukan lebih mendalam dengan meminta respons banyak pihak. Seperti meminta pendapat kontraktor, KPA atau PPK.

Akan tetapi harus diingat, lanjut Dwi, bahwa keputusan penghentikan TP4  bukan karena kepentingan membuat lembaga baru yang fungsinya sama.  Apalagi peluang masalah yang akan ditimbulkan juga tidak jauh berbeda dengan oknum jaksa di TP4.

Jika demikian, maka idealnya, tim pengawas tidak ada. ‘’Karena selama ini kan fungsi pengawasan sudah ada tanpa adanya TP4 atau TP4D. Kewenangan Jaksa itu sudah ada. Hanya tinggal diperkuat saja. Tapi kalau kemudian TP4 dibubarkan, lantas bentuk Lembaga yang sama, kan sama saja,’’ kritiknya.

Bagaimana respons Kejati NTB? terkait wacana pembubaran ini, Kajati NTB Arif, SH.,MH memilih tidak berkomentar.

“Saya no comment soal ini. Nanti tunggu keputusan Pak Jaksa Agung saja,” ujarnya.

Selama belum ada keputusan, program pendampingan menurutnya tetap berjalan seperti biasa. “Masih jalan kok, masih selama belum ada keputusan,” ujarnya singkat. (ars)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here