Polisi Tangani 16 Kasus RTG

Purnama (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kasus dugaan korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa sedang ditangani Polda NTB dan jajaran. Semua kasus sedang berjalan, bahkan empat orang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Berdasarkan data dari Subdit III Tipikor yang diteruskan Bid Humas Polda NTB, ada 16 kasus yang sedang berjalan penyelidikan dan penyidikannya.

Dengan rincian,  untuk kasus dugaan korupsi dana bencana ditangani Ditreskrimsus Polda NTB satu kasus.  ‘’Dari penanganan kasus ini, satu orang sudah ditetapkan sebagai tersangka,’’ kata Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Purnama, SIK kepada Suara NTB,  Kamis, 12 Desember 2019.

 Hanya saja ia tak  mendapat gambaran detail terkait kasus yang ditangani tersebut, namun akan disampaikan setelah berkas dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.

Sederet kasus lainnya ditangani masing masing Polres. Sesuai laporan yang diterima, seperti di Polres Mataram, menangani satu kasus korupsi dengan status kasus sudah naik ke tahap penyidikan. ‘’Polres Mataram sudah menetapkan satu orang tersangka dalam kasus ini,’’ sebut Kabid Humas.

Baca juga:  Pencairan Jadup Molor, Gubernur NTB Surati Presiden

Sementara Polres Lombok Barat, sedang menangani tiga kasus dugaan korupsi dana RTG. Diantara kasus itu belum ada yang naik ke penyidikan, termasuk masih nihil penetapan tersangka. Sedangkan Polres Lombok Tengah, sedikit menangani kasus, namun dengan jumlah tersangka lebih dari dua orang. Penyidik di sana setidaknya menangani dua kasus, satu diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan. ‘’Untuk yang naik sidik, sudah menetapkan tiga orang tersangka,’’ bebernya.

Polres Lotim sejauh ini sudah menangani dua kasus, namun belum ada yang naik tahap penyidikan dan penetapan tersangka. Dari segi kuantitas, Polres Lombok Utara menangani paling banyak kasus RTG, mencapai enam kasus. Namun sama dengan Lotim, satu pun belum ada yang naik tahap penyelidikan dan penetapan tersangka.

Baca juga:  Kasus Bangunan RTG KLU, Polisi Cari Indikasi Kerugian Negara

Sementara Polres Sumbawa hanya menangani satu kasus, namun masih nihil penyidikan dan penetapan tersangka. Polres Sumbawa Barat nihil menangani perkara dana gempa.

Dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polda NTB dan Polres jajaran itu, gambaran diperolehnya, proses masih tahap pemeriksaan saksi-saksi. Para saksi itu diantaranya Pokmas, aplikator hingga fasilitator. Penyidik juga memanggil Tim Pengendali Kegiatan (TPK) yang bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan pendampingan dana gempa. Selain  itu, penyidik juga intens berkoordinasi dengan BPBD Provinsi NTB untuk kelancaran penanganan perkara.

Temuan kasus itu rata-rata di tingkat Pokmas dan aplikator, dengan modus penyalahgunaan dana gempa, dari nilai ratusan juga hingga miliaran rupiah. Kabid Humas menegaskan,  pada saatnya kasus dan identitas tersangka akan disampaikan setelah semua rangkaian penyelidikan dan penyidikan dinyatakan rampung. (ars)