Kasus Suap Rp1,2 Miliar Imigrasi Mataram, Kurniadie Dituntut Tujuh Tahun Penjara

Jaksa penuntut umum KPK Taufiq Ibnugroho (paling kiri) membacakan tuntutan pidana terhadap mantan pejabat Imigirasi Mataram terdakwa penerima suap Rp1,2 miliar, Kurniadie (paling kanan) dan Yusriansyah (kedua dari kanan), Rabu, 11 Desember 2019. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – KPK mengajukan tuntutan terhadap terdakwa Kurniadie. Jaksa menuntut hakim menjatuhi mantan Kepala Imigrasi Mataram itu dengan pidana penjara tujuh tahun. Alasannya, Kurniadie sudah terbukti menerima suap dari PT Wisata Bahagia Indonesia (WBI) dan pungli layanan paspor yang totalnya sebesar Rp1,159 miliar.

Tuntutan tersebut dibacakan jaksa penuntut umum Taufiq Ibnugroho dalam sidang, Rabu, 11 Desember 2019 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

“Menuntut majelis hakim agar menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kurniadie dengan penjara selama tujuh tahun,” ujarnya.

Dalam sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Isnurul Syamsul Arif itu, Taufiq menyebut Kurniadie terbukti bersalah melanggar pasal 12 a juncto pasal 18 UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Selain itu, jaksa juga menuntut hakim menjatuhi Kurniadie pidana denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. Serta pidana tambahan pembayaran uang pengganti Rp824,2 juta.

Baca juga:  Kasus Suap Imigrasi Mataram, Hakim Nyatakan Tiga Saksi Rusak Barang Bukti

“Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana selama empat tahun,” imbuh Taufiq.

Kurniadie tidak berterus terang sehingga menjadi pertimbangan memberatkan. Meskipun Kurniadie bersikap sopan selama persidangan. Jaksa meyakini Kurniadie menerima suap dari Direktur PT WBI Liliana Hidayat –terpidana dalam perkara terpisah sebesar Rp800 juta dari total pemberian Rp1,2 miliar.

Uang itu diberikan untuk menghentikan kasus dua WNA melanggar izin tinggal dengan bekerja untuk Wyndham Sundancer Resort, Sekotong, Lombok Barat.

Selain itu, Kurniadie terbukti menerima setoran pungli setoran pungli dari layanan pembuatan paspor dan penggantian paspor hilang atau rusak sepanjang Januari-April 2019 sebesar Rp359,7 juta.

Sementara, Kasi Inteldakim Imigrasi Mataram Yusriansyah Fazrin yang bekerjasama dengan Kurniadie mendapat tuntutan pidana lebih ringan. Yakni pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Baca juga:  Eksekusi Putusan Pengadilan, KPK Jebloskan Kurniadie ke Lapas Karawang

Yusri juga dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp142,2 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka wajib diganti dengan penjara selama dua tahun. Yusri terbukti bersalah sesuai pasal 12a juncto pasal 18 UU Tipikor.

Taufiq menyebutkan, Yusri terbukti menerima jatah Rp300 juta dari total Rp1,2 miliar uang setop kasus. Sebanyak Rp75 juta diantaranya diambil sendiri dan sisanya dibagikan kepada para pegawai Kantor Imigrasi Mataram.

Selain itu, Yusri menurut jaksa terbukti menerima setoran pungli layanan penggantian paspor hilang atau rusak sebesar Rp125,4 juta sepanjang Januari-April 2019. Masing-masing penasihat hukum terdakwa Kurniadie, Imam Sofian dan terdakwa Yusri, Salahudin Jafar menyatakan akan menanggapi tuntutan tersebut dalam nota pembelaan atau pledoi pada sidang pekan depan. (why)