Kadis PUPR Lotim dan Rekanan Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Pembangunan Pasar Sambelia

Irwan Setiawan Wahyudi (Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) – Dugaan korupsi pembangunan Pasar Tradisional Sambelia, Kecamatan Sambelia, Lombok Timur (Lotim) akhirnya menemui titik terang. Kejaksaan Negeri (Kejari), Lotim yang menangani kasus ini menetapkan dua orang tersangka. Ke dua tersangka itu, inisial LM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga Kepala Dinas PUPR Lotim dan A selaku rekanan yang membangun pasar tahun 2015 lalu.

‘’Dalam pembangunan Pasar Sambelia. Tersangka sudah kita tetapkan sebanyak dua orang, inisial A dan LM. Penetapan tersangka ini dua hari yang lalu setelah kita lakukan gelar perkara,’’ ujar Kajari Lotim, Irwan Setiawan Wahyudi, Jumat, 6 Desember 2019.

Dalam penyidikan kasus ini, Kajari menyebut jika pihaknya menggunakan dua ahli yakni ahli teknis bangunan dari akademisi dan ahli penghitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sementara untuk penghitungan kerugian negara dalam kasus ini masih berjalan. Namun diperkirakan kerugian negara yang ditimbul sebesar 20 persen dari nilai proyek sebesar Rp1,9 miliar.

‘’Jadi penetapan tersangka berdasarkan alat bukti surat dan ahli sesuai pasal 184 dengan penyidikan sejak dua bulan yang lalu,’’ ujarnya.

Baca juga:  Proyek P2KB Kota Mataram, Pengadaan Mobil Penerangan KB Turut Diusut

Sedangkan dalam tahap pengumpulan data (Puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) sudah sejak lama hingga dilakukan penetapan tersangka menyusulkan adanya alat bukti yang kuat. Kendati sudah ditetapkan tersangka, Kajari menyebut belum dilakukan penahanan. Karena Kejaksaan masih menunggu penghitungan kerugian negara dari BPKP.

Adapun untuk pemeriksaan lanjutan dengan status tersangka secepatnya akan dilakukan. Intinya, Kejari Lotim akan bekerja sesuai dengan proses hukum yang berlaku hingga proses persidangan. Dalam fakta persidangan pun, adanya tersangka tambahan kemungkinan ada. ‘’Untuk adanya tersangka tambahan, bisa juga iya bisa juga tidak,’’ kata Kajari.

Ditambahkannya, dalam kasus ini sejumlah pihak terkait sudah diperiksa. Jumlahnya sekitar 20 orang dari beberapa unsur. Selain PPK dan pelaksana kegiatan yang saat ini sudah ditetapkan tersangka. Sejumlah pejabat hingga pekerja dalam proyek Pasar Tradisional Sambelia juga sudah dilakukan pemeriksaan. ‘’Kita fokus tuntaskan kasus ini. Semoga saja terbukti di fakta persidangan,’’ pungkas Kajari.

Baca juga:  Berbuat Cabul, Oknum Kepsek Mengaku Khilaf

Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin, mendukung sikap aparat penegak hukum (APH) baik Kepolisian maupun Kejaksaan dalam memberantas kasus korupsi di daerah ini. Ia mempersilakan apabila cukup bukti untuk mengusut tuntas adanya pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. ‘’Kita tetap mendukung tanpa adanya intervensi,’’ terangnya.

Ia mengingatkan kepada seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Pemkab Lotim supaya menghindari perilaku korupsi. Kata Wabup, perilaku korupsi sangat berdampak buruk terhadap pembangunan di daerah terutama dapat menyengsarakan umat. Terlebih, belum lama ini Pemda Lotim bersama pihak terkait lainnya melakukan MoU terkait WBK dan WBBM.

Akan tetapi, ditegaskan Wabup bahwa dalam persoalan hukum harus mengedepankan azas praduga tak bersalah. Penetapan tersangka seseorang belum tentu dinyatakan bersalah. Melainkan seseorang dapat dikatakan korupsi apabila sudah ada keputusan inkracht dari Pengadilan.  ‘’Setiap orang dipanggil belum tentu dia bersalah, begitupun ketika ditetapkan tersangka. Azas praduga tak bersalah harus dikedepankan,’’ tegasnya. (yon)