Kejati Lanjutkan Pendampingan, Inspektorat Alihkan Anggaran

Dedi Irawan - Ibnu Salim  (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Surat Keputusan (SK) pembubaran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)  sudah turun dari Kejaksaan Agung. Meski demikian, Kejati NTB masih tetap melanjutkan pendampingan. Sementara Inspektorat yang selama ini dilibatkan dalam kerjasama, akan mengalihkan penggunaan anggaran.

Inspektur pada Inspektorat Provinsi NTB Ibnu Salim, SH, M.Si mengakui, selama ini sudah menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi NTB melalui TP4D. Konsekwensi kerjasama itu, dialokasikannya anggaran untuk  pendampingan pada proyek pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi NTB.

“Jadi kita tunggu saja terkait anggaran operasional TP4D.  Jika sudah ada legal dihapus, maka bisa dilakukan revisi dalam  perubahan APBD nanti,” katanya menjawab Suara NTB, Selasa, 3 Desember 2019.

Menurut dia, dana yang sudah dialokasikan itu direncanakan dialihkan untuk optimalisasi implementasi Perjanjian Kerjasama (PKS) Aparatur Pengawas Interen Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

Formula kerjasama nanti dalam penanganan pengaduan masyarakat. Karena  arus  pengaduan masyarakat terkait kasus korupsi sudah disepakati melalui proses audit Inspektorat sebelum diputuskan ditangani Kejaksaan atau Kepolisian sebagai APH.

Karena menurut dia, pada program TP4D dengan PKS APIP dengan APH pada dasarnya sama.

“Ke dua program ini sama-sama untuk pencegahan korupsi sebagai langkah antisipatif melalui koordinasi penanganan,” jelasnya.

Bagaimana sikap Inspektorat soal penutupan TP4D? dalam hal ini, Pemprov NTB melalui Inspektorat sedang menunggu informasi dari Kejaksaan.  Pemprov NTB menurutnya menyesuaikan dengan regulasi yang ada.  “Kita tunggu saja. Sampai saat ini kan belum ada penjelasan resmi atau regulasi baru yg menghapus legal formal,’’ jelasnya.

Sementara Kejaksaan Tinggi NTB sudah resmi menerima surat keputusan penutupan TP4D. Praktis surat tersebut  langsung ditindaklanjuti dengan rencana penghentian kegiatan. Namun demikian tidak langsung berhenti total.

Menurut juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH, kegiatan TP4D akan berakhir Desember 2019. ‘’Tim TP4D masih akan memberikan pendampingan sampai  Desember, untuk proyek-proyek yang sudah terlanjur didampingi,’’ ujar Dedi Irawan.

Mengenai jumlah proyek yang sedang didampingi, tak disebutkan Dedi. Namun komitmen untuk menuntaskan pendampingan akan terus berjalan sampai habis masa kontrak.  Bagaimana dengan proyek yang molor?  Jika dalam perjalanan pendampingan ada proyek bermasalah, maka akan langsung diputus kontrak.

“Tidak ada tolerir. Kalau ada yang molor ya kita ajukan agar diputus kontrak. Karena tidak ada pendampingan setelah 2020, TP4D kan sudah dihapus,” tandasnya.

Sementara dalam catatan Suara NTB sejumlah proyek yang didampingi diantaranya   proyek pusat dan daerah. Dua proyek besar  dari pusat, yakni  Dam Meninting di Lombok Barat dan Dam Bringin Sila, Sumbawa Besar. Dua proyek itu berinilai triliunan rupiah.

Enam paket itu, dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), terkait pembangunan proyek gedung  Imigrasi Bima. Rumah Sakit Umum Provinsi NTB untuk pengadaan alat alat kesehatan (Alkes). Proyek dari Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk paket pembangunan bendung dan pekerjaan multiyears.

Pendampingan proyek Gedung Bea Cukai Mataram untuk Gedung Kepabeanan. Permintaan juga datang dari Dinas Pertanian Provinsi NTB untuk pengadaan hand tractor dan pembangunan irigasi tetes. Terakhir dari Pelindo III untuk pembangunan terminal.

Enam instansi itu mengajukan masing-masing paket proyek untuk pendampingan tahun 2019. Saat ini sedang dalam proses telaah oleh tim TP4D gabungan Intelijen Kejati NTB, Ditreskrimsus Polda NTB dan Irbansus Inspektorat NTB. (ars)