Jaksa Agung Resmi Bubarkan TP4D

ST Burhanuddin (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) – Pembubaran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan TP4P (Pusat) tidak sekedar wacana. Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin resmi membubarkan tim tersebut dalam rapat kerja Sabtu, 30 November 2019.

Dalam rapat terbatas tersebut, Jaksa Agung menyebut TP4 bukan jadi bagian dari kewenangan Kejaksaan dalam pendampingan pelaksanaan proyek pemerintah. Justeru tim bentukan Jaksa Agung HM Prasetyo sebelumnya ini terindikasi disalahgunakan.

Keputusan Jaksa Agung ST. Burhanuddin ini tidak diikuti dengan evaluasi atau mengganti TP4 dalam bentuk lain. Sebab setelah keputusan itu, Jaksa diminta kembali ke tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) seperti sebelumnya.

Baca juga:  Daerah Menunggu Keputusan Pembubaran TP4

Terkait keputusan pembubaran TP4P dan TP4D ini, juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH tak banyak memberikan penjelasan, karena berkaitan langsung dengan keputusan Jaksa Agung dan akan menjadi kebijakan tindak lanjut Kajati NTB.

Ia hanya membenarkan, bahwa keputusan pembubaran itu disampaikan Jaksa Agung saat rapat kerja nasional di Jakarta.

‘’Itu (keputusan pembubaran TP4) sudah hasil Rakernas yang dilaksanakan sejak Sabtu kemarin,’’  jawabnya Minggu, 1 Desember 2019.

Baca juga:  Kejati Lanjutkan Pendampingan, Inspektorat Alihkan Anggaran

Tindaklanjut dari pembubaran TP4P dan TP4D  itu dipastikan ada petunjuk berupa surat dari Kejaksaan Agung. Isinya  tentang dihapusnya TP4D dan hal hal terkait menyangkut kelangsungan peoyek proyek yang sudah didampingi.

Sehingga ia tak bisa menjelaskan nasib sejumlah proyek bersumber dari anggaran pemerintah yang terlanjur didampangi, khususnya oleh TP4D Kejati NTB.

‘’Kalau masalah itu, apakah proyek-proyek yang sudah didampingi TP4D  sebelumnya akan tetap didampingi sampai berakhir masa kontrak  atau tidak, kami belum dapat petunjuk dari Kejaksaan Agung,’’ tutupnya. (ars)