Kasus Imigrasi Mataram, KPK Pertimbangkan Pasal Menghalangi Penyidikan

Suasana persidangan pemeriksaan saksi kasus suap Rp1,2 miliar dengan terdakwa mantan Kepala Imigrasi Mataram Kurniadie di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Fakta baru kasus suap Rp1,2 miliar Imigrasi Mataram terungkap di persidangan. Tiga orang saksi, bersekongkol mencuri barang bukti koper biru berisi uang tunai. Padahal, koper itu berada di dalam rumah yang sudah disegel KPK 27 Mei lalu.

Koper biru itu berisi uang yang isinya uang suap yang diterima terdakwa mantan Kepala Kantor Imigrasi Mataram Kurniadie. Saksi menerangkan isinya Rp75 juta. sementara Kurniadie mengakui isinya Rp200 juta.

Jaksa penuntut umum KPK Taufiq Ibnugroho menjelaskan, dalam hal tersebut pihaknya menganalisa unsur pelanggaran pasal 21 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Untuk yang itu kan memang terungkap di persidangan. Saksi-saksi mengakui. Untuk yang terkait pasal 21 kita akan dalami,” ujar Taufiq saat berbincang dengan wartawan ditemui usai persidangan di Mataram, kemarin.

Pasal 21 UU Tipikor menjelaskan tentang pidana bagi yang menghalangi penyidikan dan pemeriksaan di persidangan. intinya berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta”.

Baca juga:  Eksekusi Putusan Pengadilan, KPK Jebloskan Kurniadie ke Lapas Karawang

Berkat perusakan barang bukti itu, kini masih ada selisih nilai suap yang dibuktikan di persidangan yakni tiga saksi, Kasubbag TU Imigrasi Mataram Deny Chrisdian, Kasi Lantaskim Imigrasi Mataram Rachmat Gunawan, dan ajudan Kurniadie, Hamdi membagi uang di dalam koper dengan masing-masing mendapat Rp25 juta.

Dalam persidangan terungkap, koper tersebut diambil Hamdi dengan cara diam-diam dari dalam rumah Dinas Kakanim Mataram. Awalnya, dia mendapat perintah langsung dari Kurniadie. Atas perintah itu, Hamdi lalu meminta izin ke Deny.

Baca juga:  Kasus Suap Imigrasi Mataram, Hakim Nyatakan Tiga Saksi Rusak Barang Bukti

Deny lantas memanggil Gunawan dan Rachmat. Mereka tinggal di kompleks rumah dinas yang sama. Hamdi lalu melompati pagar rumah Dinas Kurniadie yang sudah disegel KPK. Setelah koper tersebut diamankan, Hamdi langsung membawanya ke rumah Dinas Deny yang menjabat sebagai Kasubbag Tata Usaha Kantor Imigrasi Mataram.

Deny membuka koper di dalam rumah dinasnya. Tak berselang lama, Deny keluar dan memberi Hamdi uang Rp5 juta. Keesokan harinya, Hamdi dapat tambahan lagi Rp20 juta. Sementara Deny mengambil langsung tunai.

Deny lalu mengirimi Rachmat lewat transfer rekening totalnya Rp25 juta. Dari kasus itu, jaksa penuntut umum KPK menemukan uang suap dari Direktur PT Wisata Bahagia Indonesia, Liliana Hidayat kepada Kurniadie sebesar Rp1,2 miliar. Uang disetor tunai sebanyak tiga tahap, yakni Rp725 juta, RP473 juta, dan Rp2 juta. (why)