Daftar Tunggakan Kasus di Kejati NTB Bisa Bertambah

Arif (Suara NTB/why)

Advertisement

Mataram (Suara NTB) – Lebih dari satu tahun Kejati NTB belum menyidangkan lagi kasus korupsi hasil penyidikan sendiri. Dua kasus di tahap penyidikan belum menunjukkan tanda-tanda akan tuntas. Jelang akhir tahun ini, daftar tunggakan kasus bisa bertambah.

Kasus yang sedang disidik antara lain dugaan korupsi penyertaan modal dan ganti rugi bangunan lahan Lombok City Center. Satu kasus lagi, dugaan korupsi penyertaan modal kerja perumahan subsidi di Dompu.

‘’Itu urusannya penyidik. Kalau saya target selesai tahun ini. Saya tidak ingin ada tunggakan,’’ tegas Kepala Kejati NTB Arif menanggapi kinerja Pidsus  yang dikonfirmasi Rabu, 27 November 2019.

Keresahan Arif bukan tanpa alasan. Pasalnya, Kejati NTB terakhir kali melimpahkan berkas ke Pengadilan pada Mei 2018 lalu. Itu berkas kasus korupsi dana konsolidasi PT BPR NTB tahun 2017 yang merugikan negara Rp1,063 miliar.

Kasus yang kini sedang ditangani di tahap penyidikan, yakni kasus LCC Narmada, Lombok Barat. Jaksa penyidik masih dalam tahap menanti hasil audit kerugian negara, yakni dari penyertaan modal sebesar Rp Rp1,7 miliar dan ganti rugi bangunan sebesar Rp2,7 miliar.

‘’Ada kekurangan dari penggunaan yang tidak jelas, mungkin itu kerugiannya. Untuk eskpose penetapan tersangkanya, belum. Tanya Aspidsus kalau yang itu,’’ ucap Arif.

Dana penyertaan modal PT Tripat itu digunakan untuk kerjasama operasional LCC bersama PT Bliss Pembangunan Sejahtera (BPS). Auditor Inspektorat Lombok Barat menemukan indikasi kerugian negara Rp502,2 juta dari penyertaan modal itu.

Kasus lainnya, yakni dugaan penyimpangan pemberian kredit modal kerja dari Bank NTB Cabang Dompu kepada PT PDM pada tahun 2017 sebesar Rp6,3 miliar.

Dalam kasus itu sudah ditetapkan dua tersangka, yakni mantan Kepala Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Bank NTB Dompu, Syarifudin Ramdan, dan Direktur PT PDM Surahman. (why)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.