Azril Klaim Kasus LCC Masuk Ranah Perdata

Mantan Direktur PT Tripat Lalu Azril Sopiandi berjalan meninggalkan gedung kantor Kejati NTB, Selasa, 26 November 2019 usai menemui penyidik Pidsus dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kerjasama Lombok City Center Narmada. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Mantan Direktur PT Tripat Lalu Azril Sopiandi menemui jaksa penyidik Pidsus Kejati NTB Selasa, 26 November 2019. Hal itu dalam rangka lanjutan penyidikan dugaan korupsi penyertaan modal dan ganti rugi bangunan Dinas Pertanian di kawasan Lombok City Center, Narmada, Lombok Barat.

Azril yang berhenti dari jajaran direksi PT Tripat pada 2017 lalu ini usai diperiksa sekira pukul 14.00 Wita. Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan membenarkan hal tersebut. “Masih dalam bagian proses penyidikan,” ujarnya singkat.

Sementara Azril mengaku dirinya hadir untuk menandatangani berkas. Sebab sebelumnya dia diminta menyerahkan dokumen.

“Kalau BAP (pemeriksaan) sudah dulu. Ini cuma tanda tangan-tanda tangan berkas saja. Kemarin kan (kejaksaan) minta data,” sebutnya.

Azril pun menyempatkan diri menerangkan duduk perkara kasus itu. Proses kerjasama PT Tripat dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera terjadi saat dirinya menjabat sebagai Direktur.

Pemkab Lombok Barat pada tahun 2013 lalu melangsungkan kerjasama operasional dengan modal lahan. Azril menyebut, Pemkab melepas aset lahan sebagai milik PT Tripat.

Baca juga:  Penyidik Siapkan Ekspose Penetapan Tersangka di Kasus LCC

“Lahannya punyanya PT Tripat penyertaan modal dari Pemkab Lobar karena uang kan tidak punya untuk menutupi modal yang Rp25 miliar. Karena tidak punya uang makanya kaasih dalam bentuk lahan walaupun lahan itu statusnya dulu masih bersengketa,” bebernya.

Menurutnya, penyidikan yang berjalan saat ini mengesampingkan pola tata kelola perusahaan. Yang mana, kata Azril, PT Tripat dan PT Bliss terikat kerjasama antarperusahaan.

“Tidak bisa dilihat dalam kacamata an sich sebagai Pemda. Walaupun penyertaan modalnya dari Pemda. Kan ada goverment judgement rule dan business judgement rule. Cara mengaudit BUMD tidak bisa linier melihat BUMD itu seperti Dinas,” jelas Azril.

“Kalau ini larinya ke perdata. Ini kan hubungan business to business. Kebetulan saja Tripat ini kan ada saham pemerintah. Tripat ini kan Badan Usaha yang orientasinya bisnis bukan seperti SKPD yang memang untuk belanja anggaran,” imbuh dia.

Jaksa membidik persoalan gan rugi bangunan untuk pelaksana teknis Dinas Pertanian Lombok Barat. Proses ganti rugi gedung Dinas Pertanian yang terkena pembangunan LCC di Gerimak, Narmada, Lombok Barat disinyalir bermasalah. PT Bliss membayar ganti rugi lahan sebesar Rp2,7 miliar untuk pembangunan gedung Dinas Pertanian.

Baca juga:  Penyidik Siapkan Ekspose Penetapan Tersangka di Kasus LCC

Namun, indikasinya berdasarkan temuan inspektorat, ongkos membangun gedung itu hanya disetorkan PT Tripat ke kontraktor sebesar Rp2,04 miliar. Sementara sebesar Rp665,2 juta diduga tidak bisa dipertanggungjawabkan.

“Yang penting bangunan sudah ada kemudian itu ada kewajiban Blacksteel (kontraktor),” jelas Azril. Item penyidikan lainnya yakni Anggaran Rp1,7 miliar dana penyertaan modal PT Tripat dipakai untuk kerjasama operasional LCC bersama PT Bliss Pembangunan Sejahtera (BPS).

PT Tripat juga menyertakan aset Pemkab Lobar berupa lahan seluas 3,4 hektare. Lahan itu dibangun gedung pusat perbelanjaan yang kini sudah tutup. Auditor Inspektorat Lombok Barat menemukan indikasi kerugian negara Rp502,2 juta dari penyertaan modal itu.

“Penyertaan modal itu kan sudah dipertanggungjawabkan dalam RUPS saya sudah tidak jadi direktur Tripat sejak tahun 2017. Jadi kalau memang itu tidak ada masalah seharusnya saya jangan dikeluarkan dulu dari Tripat,” pungkas Azril. (why)