Kejaksaan Temukan Unsur Pidana di Lahan Gili Trawangan

Geliat wisata dan usaha di Gili Trawangan, Desa Gili Indah, KLU. Dari luas total 340 hektare, 65 hektare di antaranya  milik Pemprov NTB yang dikelola PT GTI. Status HGB yang dikantongi GTI direkomendasikan oleh  KPK dan Kejati NTB untuk dicabut. (Suara NTB/ars)

Advertisement

Mataram (Suara NTB) – PT. Gili Trawangan Indah (GTI) terindikasi tidak hanya ingkar janji  dalam hal kesepakatan dengan Pemprov NTB pada perjanjian peengelolaan Hak Guna Bangunan (HGU) di Gili Trawanagn. Lebih dari itu, Kejaksaan Tinggi NTB menemukan dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan melakukan pembiaran tumbuhnya bisnis lain di atas lahan 65 hektar dan  merugikan daerah.

Perbuatan pidana itu sesuai hasil kajian Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati NTB.   Sebab  lahan 65 hektar  yang dikerjasamakan dengan Pemprov, kenyataannya   malah dihuni 700  sampai 800 orang. Dimana  notabene orang orang tersebut adalah pengusaha yang mendapat keuntungan, namun tidak ada hubungan kerjasama dengan PT. GTI maupun Pemprov NTB.

‘’Letak pidananya adalah pembiaran. Seharusnya PT GTI dapat menempuh upaya pidana dan perdata karena lahan yang dikerjasamakan dengan Pemprov itu dikuasai orang lain,’’ kata Asdatun Kejati NTB Tenden, SH.,MH, Senin, 25 November 2019.

Dampak  perbuatan melawan hukum PT GTI  akan merugikan Pemprov NTB sebagai pemilik lahan. Setelah kontrak selesai, bangunan  untuk kepentingan usaha dan bisnis milik 800 orang di sana, akan tetap bertahan. Ini kemudian akan menjadi pekerjaan sekaligus kerugian bagi Pemprov NTB. sebab Pemprov akan berhadapan dengan masyarakat yang tidak ada hubungan kerjasama samasekali.

“Bukti bahwa dia (PT GTI) tidak kosongkan itu bisa dipidanakan, juga bisa diperdatakan. Sehingga itu yang saya sebut tadi, pidananya pembiaran. Itu dari sisi hukumnya,” jelas Tenden.

Kesimpulan Kejaksaan, bahwa GTI sudah layak untuk dilakukan pemutusan kontrak. Terlebih jika ditinjau dari sisi hukum tersebut, menurut Tenden, sudah cukup jadi alasan untuk menyataan PT GTI ingkar janji.

Pertimbangan lain tidak ada royalti yang dibayar dari perjanjian kerjasama yang tertuang dalam HGB. Kewajiban royalti dimaksud, timbul dari kewajiban membangun 150 cottage di atas lahan tersebut. Bahkan dalam aturan ditegaskan,  kewajiban membayar uang royalty tidak gugur meski kewajiban membangun 150 cottage itu tidak terpenuhi.

“Karena kewajiban kewajiban itu tidak terpenuhi, maka seharusnya bisa dilakukan pemutusan kontrak. Kesimpulan kami mengarah ke sana,” ujar Tenden, terkait hasil kajian rekomendasi yang akan disampaikan ke Pemprov NTB.

Ditambahkan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Pada Datun Kejati NTB Ikhsan Ashri, SH, pihaknya objektif memberikan penilaian. Bahwa tidak hanya GTI yang patut disalahkan, tapi  kelalaian Pemprov NTB berkontribusi semakin membuat sengkarut pengelolaan lahan di sana.

Pertama, kata dia, royalti  yang dibayar Rp 22.250.000 per tahun, nilainya sangat rendah  dibanding dengan aset lahan Pemprov senilai Rp 2,3 triliun di Gili Trawangan tersebut.

Kedua, dalam kajian lain soal HGU, harusnya Pemprov NTB melakukan kajian berdasarkan Peraturan Agraria. Seharusnya, perjanjian dibuat maksimal 50 tahun dengan perpanjangan.

“Dengan peraturan di Agraria, seharusnya 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun. Jadi harusnya 50 tahun. Nah, dari awal perjanjian HGB ini seharusnya sudah batal demi hukum,” kata Ikhsan.

sehingga kesimpulan Bidang Datun, ada sejumlah sisi yang jadi pertimbangan Pemprov NTB untuk segera memutus kontrak dengan PT. GTI.  (ars)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.