KPK Temukan 7.848 Aset Bermasalah di NTB

Lapangan Malomba Ampenan, salah satu aset yang jadi temuan KPK karena jadi pemicu konflik antar pemda. (Suara NTB/ars) 

Mataram (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sedikitnya 7.848 Aset bermasalah di Provinsi NTB. Temuan ini sesuai hasil monitoring dan evaluasi (monev), lembaga antirasuah bersama Inspektorat dan Kejaksaan Tinggi NTB sejak awal November 2019 lalu.

Atas temuan itu, KPK mendorong pemerintah daerah se  NTB segera melakukan penertiban atas aset aset bermasalah tersebut. Monev berkala yang dilakukan tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK itu, dari  7.848 titik aset berupa bidang tanah tersebut belum bersertifikat.

‘’Sekitar 46 persen dari total 15.355 bidang tanah yang dimiliki Pemda di Provinsi NTB tersebut masih belum bersertifikat,’’ kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keteragan tertulis diterima Suara NTB, Jumat, 22 November 2019.

Selain aset yang belum bersertifikat, KPK juga memfasilitasi proses penyelesaian aset bermasalah sebagai akibat dari pemekaran wilayah dan pencatatan administratif yang tidak tertib.  Menurut Febri, beberapa aset itu berupa tanah dan bangunan justru menjadi sumber konflik beberapa tahun terakhir.

Konflik terjadi antara  Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.

Baca juga:  KPK Minta Pejabat Segera Laporkan Harta Kekayaan

Aset yang jadi sumber masalah tersebut berupa Lapangan Malomba, Lapangan Pacuan Kuda Selagalas, Pasar ACC Ampenan, bangunan tempat pelelangan ikan di Lingkungan Bugis Ampenan, bangunan Kantor BPP Bertais, tanah kebun bibit, Pusat Perbelanjaan Mataram, Fasum dan Fasos Perum Perumnas di Kelurahan Tanjung Karang.

Masalah aset di NTB, khususnya milik Pemprov NTB ini memang jadi atensi bersama KPK, Kejati NTB dan Inspektorat Provinsi NTB.  Khusus di Kejaksaan, pendampingan penyelesaian masalah aset harus diawali dengan Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk permintaan.

Juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH, MH, sebelumnya mencatat informasi awal soal masalah aset di Jalan Langko berupa lahan eks Rumah Dinas Pimpinan DPRD NTB. Tahun 2013 terjadi perjanjian sama dengan PT.VLI untuk rencana pembangunan rumah kantor (Rukan), yang kemudian diganti dengan rencana pembangunan hotel pada lahan eks rumah dinas Pimpinan DPRD NTB.

Pemprov NTB juga menandatangani MoU dengan PT. Lombok Plaza untuk rencana pembangunan NTB Convention Center (NCC) di lahan Jalan Bung Karno Mataram. Lahan di dua lokasi ini berstatus wanprestasi akibat tak kunjung dikelola. Paling jadi perhatiannya, lahan 65 hektar di Gili Trawangan yang dikelola PT. Gili Trawangan Indah (GTI).

Baca juga:  Pemkab Sumbawa Alokasikan Pengadaan Dua Randis

Jaksa sepakat, masa kontrak 70 tahun dianggap wanprestasi karena tak kunjung dikelola. Pihaknya melalui Bidang Datun pernah membahas itu dengan Pemprov NTB beberapa waktu lalu. Pembahasan seputar kemungkinan pelibatan Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk pemulihan masalah aset tersebut.

Terpisah, Inspektur pada Inspektorat Provinsi NTB Ibnu Salim, SH,M.Si mengaku masih koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk mengecek list aset bermasalah. Dengan dasar itu, akan dilakukan quality assurance atau monitoring dengan pemeriksaan khusus. Ibnu Salim,  menambahkan, inventarisasi aset bermasalah itu sudah dilakukan, bahkan saat ini sedang dalam proses update data.

Sebagai APIP, katanya, tentu akan dilakukan audit jika terdapat indikasi munculnya potensi kerugian negara atau kerugian daerah dalam macetnya proses pengelolaan aset. Terlebih, saat ini tata kelola aset bagian dari rencana aksi KPK untuk pembenahan. (ars)