Diduga, Ada ‘Penumpang Gelap’ di Hutan Konservasi Pesugulan

Ilustrasi Hutan Pesugulan (Suara NTB/Ist)

Mataram (Suara NTB) – Upaya  represif dan persuasif yang dilakukan untuk mengosongkan hutan konservasi Pesugulan,  Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba Lombok Timur belum membuahkan hasil. Diduga masih ada penumpang gelap yang mengklaim  sebagai pemilik  lahan dan mempengaruhi masyarakat untuk tetap bertahan.

Menurut Kepala TNGR, Dedy Asriady, upaya apapun yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat untuk keluar dari kawasan konservasi tak akan maksimal. “Itu tidak berjalan, kalau aktor penggeraknya harus dipastikan dulu. Sekarang ini banyak yang disebut sebut aktornya,” kata Dedy Asriady saat di redaksi Harian Suara NTB, Kamis, 21 November 2019.

Aktor itu mengatasnamakan warga memperjuangkan hutan adat, padahal masuk kawasan konservasi sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Men LHK) RI. Saat ini pihaknya terus bekerja dengan Polisi untuk menyelidiki dan memproses oknum warga tersebut.

“Beberapa orang sudah dipanggil (Polisi). Harapannya dengan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang ada, apa perannya, mereka menyuruh atau bagaimana. Dengan dasar itu nanti jadi pegangan untuk kita proses,” kata Dedy.

Baca juga:  Biang Kerok Kerusakan Hutan, Penerbitan SPPT Dalam Kawasan Hutan Belum Dicabut

Cara identifikasi dan penindakan ini tujuannya untuk memisahkan  kepentingan warga yang menduduki lahan dengan aktor yang menunggangi warga. Sehingga dapat memuluskan pola kerjasama dengan warga yang menduduki 105 hektar kawasan konservasi di sana.

Karena berdasarkan hasil pertemuan antara Menteri LHK dengan Pemprov NTB  yang diwakili Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalillah, disepakati pola kemitraan antara TNGR dengan masyarakat. Pola itu dalam aturan disebut dengan pola konservasi, namun dengan syarat yang ketat.

Jangan sampai, katanya,  setelah dibuka ruang kerjasama, warga  kemudian sewenang wenang menebang hutan. Karena kawasan tersebut memang sudah gundul dan dikhawatirkan area yang dibabat semakin meluas. “Harus ada taubat nasuha dan kesepatan bersama. Karena memang jalan terakhir kerjasama dengan masyarakat dengan pola kemitraan tadi. Tapi tidak akan sukses kalau masih ada penumpang gelap,” tegasnya.

Baca juga:  Kawasan Bekas Perambahan Hutan Tambora ‘’Disulap’’ Jadi Agrowisata

Jika disepakati dengan warga, pola kemitraan konservasi  dapat diterapkan namun dengan aturan ketat.  Setelah ekosistem kembali normal di kawasan itu, warga dilarang melakukan penebangan. Warga hanya diperbolehkan untuk  memanfaatkan produk hasil hutan atau menanam tanaman ekonomis yang bisa tumbuh di kawasan hutan.

“Jadi kemitraan konservasi namanya. Khusus ini memang tidak akan mudah. Sebab nanti jangan sampai ada free rider yang masuk. Contoh orang Mataram di situ, orang orang luar ada di situ menguasai lahan. Sehingga nanti ada indicator- indikator untuk masyarakat yang diberi akses (pengelola kemitraan konservasi),” jelasnya.

Selama ini yang berlaku adalah masyarakat menjalankan proses ekstensifikasi  atau menggarap dan melakukan perluasan hingga kawasan hutan. Nantinya, dengan lahan yang ada, mereka didorong untuk eksetensifikasi atau memaksimalkan produktivitas di lahan yang ada.

Pola ini bahkan akan dibangun kerjasama dengan Pemda Lombok Timur dan bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang lingkungan. (ars)