Kasus Suap Rp1,2 Miliar Imigrasi Mataram, Masing-masing Cari Selamat Sendiri

persidangan kasus suap di Imigrasi Mataram. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Para terdakwa kasus suap Rp1,2 miliar Imigrasi Mataram mengajukan saksi meringankan. Terdakwa Kurniadie mengajukan ahli pidana Universitas Al-Azhar, Dr. Supardji Ahmad. Sementara terdakwa Yusriansyah Fajrin menghadirkan guru besar hukum pidana Universitas Islam Indonesia, Prof Muzakkir. Masing-masing yang sebelumnya mengabdi di satu kantor itu berbalik mencari celah berkilah sendiri.

Ahli pidana itu mendapatkan kesempatan menjelaskan secara yuridis sesuai keilmuannya dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Rabu, 20 November 2019. Sidang dipimpin ketua majelis hakim, Anak Agung Ngurah Rajendra yang didampingi hakim anggota, Abadi dan Fathurrauzi.

Supardji menjelaskan pasal 12 huruf a UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang intinya, bahwa penyelenggara negara menerima hadiah atau janji agar berbuat yang bertentangan dengan kewajibannya.

“Apakah menerima hadiah saja atau menerima janji saja sudah lengkap perbuatan pidananya,” tanya jaksa penuntut umum KPK, Taufiq Ibnugroho.

Supardji menjawab bahwa kata atau dalam frasa hadiah atau janji cukup terpenuhi salah satunya saja untuk dapat terpenuhi unsur pidananya. “Bisa diterapkan salah satunya. Salah satunya saja sudah bisa terpenuhi,” jawabnya.

Dalam hal bobot perbuatannya, Supardji menjelaskan konteks perbuatan pidana membutuhkan akibat dari peran masing-masing pelakunya. Dia menggolongkan berdasarkan aktif dan pasifnya pelaku.

Baca juga:  Kasus Imigrasi Mataram, KPK Pertimbangkan Pasal Menghalangi Penyidikan

“Pada dasaranya baik menerima aktif atau pasif dalam konteks pegawai neegeri yang mempengaruhi kewajibannya, kewenangannya, suatu perbuatan itu tidak diperbolehkan. Pemberian uang termasuk hadiah,” terangnya.

“Itu pertimbangannya memberi keadilan mengacu pada fakta persidangan. Hukuman dijatuhkan dengan dasar kontribusi masing-masing perannya,” imbuh dia.

Dalam hal penanganan perkara, penyidik memiliki hak prerogatif. Yang mana pimpinan tidak bisa ikut campur dalam memengaruhi keputusan-keputusan tim penyidik.

“Dalam hal penanganan perkara, penyidik selaku pihak yang aktif sesuai dengan kewenangannya,” jelasnya.

Kemudian Supardji menjelaskan mengenai pasal penyertaan yang diatur KUHP, yaitu pasal 55 ayat 1 ke-1. Pasal penyertaan itu untuk menjerat lebih dari satu orang pelaku. “Tidak bisa serta merta ada pasal 55 tanpa ada identifikasi peran apa yang dia lakukan. Harus dibuktikan peran masing-masing pihak,” urainya.

 

Syarat Mufakat Jahat

Dalam kesaksian terpisah, Prof Muzakkir menerangkan ketidaksetujuannya dengan istilah meeting of mind atau kesesuaian niat. Yang mana, pikiran dan niat seseorang tidak bisa dipidana.

“Hukum pidana tidak boleh menghukum pikiran. Pidana harus perbuatan lahiriah. Yang dihukum bukan niat jahatnya, tetapi perbuatannya yang disengaja,” terangnya.

Dalam hal relasi kuasa antara atasan dan bawahan, Muzakkir menilai bawahan dalam kondisi psikologis dalam tekanan atasannya. Namun, perintah atasan tersebut juga bisa ditolak bawahannya apabila menyadari perintah itu melanggar aturan pidana.

Baca juga:  Kasus Suap Rp1,2 Miliar Imigrasi Mataram, Kurniadie Dituntut Tujuh Tahun Penjara

“Kalau bawahan tidak punya kewenangan mensikapi atau memutuskan sesuatu. Kewenangan pengambilan keputusan itu adalah rangkaian dalam hubungan kepemilikan wewenang,” urainya.

Dalam konteks penyertaan perbuatan pidana, sambung dia, relasi kuasa atas kewenangan itu diwujudkan dalam hubungannya kesadaran masing-masing orang atas perbuatannya.

Dia menjelaskan uraian pasal 12 huruf a. Bawahan punya hak untuk menolak melakukan sesuatu yang di luar kewenangannya. Namun, kata Muzakkir, apabila perbuatan itu merupakan kewenangannya maka yang bertanggung jawab adalah atasannya.

“Syaratnya pada pidana suap harus ada kesepahaman, kesepakatan bahwa untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu ada pemberian sesuatu misalnya uang,” jelas Muzakkir.

Dalam kasus itu, mantan Kepala Imigrasi Mataram Kurniadie didakwa menerima suap Rp1,2 miliar dari Direktur PT Wisata Bahagia Indonesia, Liliana Hidayat. Uang itu untuk menghentikan penanganan kasus izin tinggal dua WNA yang bekerja untuk PT WBI.

Mantan Kasi Intelijen dan Penindakan Imigrasi Mataram Yusriansyah Fajrin ikut dalam negosiasi. Yusri juga memfasilitasi penerimaan uang di kantor Imigrasi Mataram pada Jumat (24/5) pagi. (why)