Unsur Perbuatan Melawan Hukum Belum Terpenuhi di Kasus Proyek Rusun Sumbawa

H. Saiful Alam (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kasus dugaan permintaan fee proyek Rusun Ponpes Alkahfi Sumbawa belum bisa naik ke proses penuntutan. Pasalnya, jaksa peneliti menilai berkas tersangka Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan (SNVT-PP) Provinsi NTB nonaktif, Bulera belum lengkap.

“Tentunya untuk kekurangan berkas tersangka, penyidik akan melengkapi,” ujar Kapolresta Mataram AKBP H Saiful Alam Selasa, 19 November 2019 menjawab pengembalian berkas dengan petunjuk P-19 dari jaksa.

Baca juga:  Pejabat Pengadaan Rehabilitasi Asrama Haji Diperiksa

Kasatreskrim Polres Mataram AKP Joko Tamtomo menambahkan pihaknya sudah menerima pengembalian berkas dari jaksa tersebut. “Cuma sedikit aja petunjuknya. Soal keterangan perbuatan melawan hukumnya dalam sangkaan pasal 12e,” ujarnya.

Kepala Kejari Mataram Yusuf menerangkan, berkas yang dilimpahkan penyidik Tipikor Satreskrim Polres Mataram belum dinyatakan lengkap. “Kita kembalikan lagi dengan petunjuk P-19,” ujarnya.

Tersangka Bulera ditangkap dalam operasi tangkap tangan, Rabu, 25 September 2019 lalu. tersangka ditangkap di ruang kerjanya selesai menerima uang tunai Rp100 juta dari kontraktor CV JU.

Baca juga:  Pemda Lobar Belum Berlakukan KLB DBD

Uang itu diduga terkait permintaan tersangka terhadap kontraktor. Tersangka meminta uang sebagai dalih syarat administrasi tak resmi pencairan termin.

Modusnya, kontraktor harus menyetor dulu agar termin pembayaran proyek dicairkan. Kontraktor, CV JU sedang mengerjakan proyek Rusun Ponpes Al-Kahfi di Desa Pernek, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa dengan kontrak senilai Rp3,49 miliar. (why)