Terkait Polemik Nama Bandara, Danrem Beri Peringatan

Ahmad Rizal Ramdhani (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Danrem 162/WB Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani angkat bicara soal polemik nama Bandara Lombok International Airport (LIA). Gerakan yang mengatasnamakan penolakan nama bandara itu dianggap tidak produktif. Namun dapat mengganggu kondusivitas investasi di daerah. Jika terus berlanjut, pihak Korem menegaskan akan turun tangan mengambil tindakan.

‘’Daerah ini sudah kondusif. Jangan diperkeruh dengan hal-hal tidak penting. Jangan sampai lah hal-hal seperti ini sampai ke permukaan. Kan masih bisa musyawarah  mufakat, daripada turunkan massa,’’ ujar Danrem Selasa, 19 November 2019 mengingatkan.

Jika peringatan itu tidak diindahkan, pihaknya akan melanjutkan ke peringatan lebih keras. “Kalau masih tidak diindahkan juga, kita tindak,’’ tegasnya.

Sangat disayangkannya, jika ada polemik itu justru dipicu hal tidak produktif. Terlalu besar menurutnya pertaruhan nama baik daerah, kondusivitas daerah, jika harus diganggu dengan alasan tak mendasar.

‘’Oknum-oknum tersebut  tetap kita imbau, termasuk kepada masyarakat. Janganlah ganggu kondusivitas daerah kita ini. Apalagi ini bandara. Kan aset penting yang jadi citra daerah kita,’’ ujarnya mengingatkan.

Situasi NTB saat ini sudah kondusif pascagempa. Industri pariwisata sedang menggeliat ditandai dengan ramainya kunjungan wisatawan melalui bandara. Sangat tidak elok menurutnya ketika masih ada yang mempersoalkan nama bandara tanpa pertimbangan lebih panjang. Apalagi Lombok Tengah  menjadi basis pengembangan pariwisata, salah satunya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang di dalamnya akan jadi  bagian dari gelaran MotoGP.

Keamanan daerah ditegaskannya menjadi bagian dari tanggung jawab TNI, khususnya Korem 162/WB. Sehingga ia dan jajarannya sangat berkepentingan menjaga dari gangguan yang bisa mengancam kondusivitas.

Terlebih, sudah ada instruksi dari Presiden RI Joko Widodo saat pertemuan akbar di Sentul, Bogor beberapa waktu lalu yang dihadirinya bersama Gubernur, Kapolda dan Kajati.

‘’Perintah Presiden jelas. Untuk ciptakan situasi kondusif di masing masing daerah.  Jamin keamanan dengan pendekatan kearifan lokal masing-masing daerah. Keamanan daerah ini kemudian disampaikan ke seluruh penjuru nusantara, bahkan dunia, bahwa NTB aman dan nyaman,’’ bebernya.

Jaminan keamanan itu sangat erat kaitannya dengan investasi yang sedang dibuka seluas luasnya di setiap daerah.  Investor butuh sambutan ramah dari masyarakat dan jaminan keamanan dari aparat.

‘’Beri keyakinan kepada dunia usaha,bahwa NTB ini memang aman dan kondusif.  Dampaknya, tentu efek domino besar terhadap ekonomi, sisoal dan budaya. Pemda akan menerima pendapatan baru dari investasi tersebut,’’ tandasnya.

Terkait ini, pihaknya sudah menginstruksi ke Babinsa, Koramil hingga Kodim untuk memberi jaminan keamanan tersebut mulai dari wilayah terkecil. Mulai dari tingkat RT, lingkungan, desa, kelurahan dan kecamatan hingga kabupaten dan kota.

Ia bahkan sudah meminta agar Babinsa menyapa paling sedikit 30 orang setiap hari, bersilaturahmi hingga ke 50 orang setiap hari untuk menunjukkan dukungan penuh pada keamanan daerah. (ars)