Geledah Kantor Dispar Lobar, Tim Kejaksaan Sita Dokumen

Tim Kejari Mataram menggeledah Kantor Dispar Lobar. Setelah melakukan penggeledahan, tim Kejaksaan kemudian menyita dokumen. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram dipimpin Kasi Intel Kejari Agus Taufikurrahman menggedah Kantor Dinas Pariwisata Lombok Barat (Dispar Lobar), Rabu, 13 November 2019 kemarin.  Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti pendukung atas kasus operasi tangkap tangan (OTT) Kadispar Lobar, IJ Selasa, 12 November 2019. Dalam penggeledahan, Tim Kejari membawa dua kardus berisi dokumen.

Tim Kejari berjumlah delapan orang  mengenakan pakaian biasa dan pakaian dinas Kejaksaan tiba di Kantor Dispar sekitar pukul 14.50 Wita. Mereka datang menggunakan dua kendaraan roda empat, langsung masuk ke ruangan Sekdis Dispar Lobar, L.Ahmad Satriadi.

Tim kejari menunjukkan surat tugas kepada Sekdis dan meminta didampingi dalam proses penggeledahan tersebut. Setelah itu, tim langsung menuju ruang kerja Kadispar. Dibantu staf Dispar Lobar, Tim Kejari membuka segel ruang kerja Kadispar yang disegel beberapa saat setelah OTT.

Di ruang kerja Kadispar, tim penyidik membongkar meja kerja dan lemari. Tim penyidik terlihat mengecek satu persatu dokumen yang ditemukan. Selain dokumen yang disimpan di ruang kerja,  tim Kejari juga mengecek file dokumen yang disimpan di laptop dalam ruangan kerja IJ yang menjabat hampir 5 tahun sebagai Kadispar.

Sekitar satu jam menggedah ruang kerja Kadispar,  tim Kejaksaan beralih ke ruang kerja Kabid Destinasi dan bendahara.  Tiga orang tim Kejaksaan membongkar berkas di dalam ruang kerja Kabid Destinasi yang menangani sejumlah proyek DAK fisik.   Sementara pada saat penggeledahan, Kabid Destinasi sedang tidak ada di tempat karena bertugas ke luar daerah.

Baca juga:  OTT Kadispar Lobar, Gapensi Dorong Kejaksaan Usut Tuntas hingga Kontraktor

Di ruang bendahara, seorang penyidik memeriksa berkas yang diduga berkaitan dengan pembayaran. Disaksikan beberapa staf, penyidik membongkar semua dokumen. Setelah hampir dua jam melakukan penggeledahan, tim Kejari keluar Kantor Dinas Pariwisata dengan membawa dokumen.

Tim Kejari menyita banyak berkas dari ruang kerja Kadis, Kabid Destinasi dan ruang bendahara. Semua berkas dokumen tersebut dimasukkan dalam dua boks dan dua kardus. Selanjutnya mereka meninggalkan lokasi penggeledahan menggunakan dua unit kendaraan roda empat.

Kasi Intel Kejari Mataram, Agus Taufikurrahman mengatakan penggeledahan dilakukan di tiga ruangan. Yaitu ruangan kepala dinas, Kabid Destinasi dan ruang kerja bendahara. ‘’Kita melakukan ini (penggeledahan) untuk melengkapi dokumen. Ada tiga ruangan kita geledah , ruang Kadis, Kabid dan bendahara,’’ jelas Agus.

Diakuinya, banyak dokumen yang disita dari penggeledahan tersebut. Ia belum bisa merinci dokumen apa saja yang disita.

Tersebar di Sejumlah Titik Destinasi

Sementara itu, informasi yang diperoleh, sejumlah proyek yang anggarannnya bersumber dari DAK fisik yang ditangani Dispar Lobar. Proyek tersebar di sejumlah wilayah di Lobar. Diantaranya, proyek pelaksanaan penataan kawasan wisata Pusuk Lestari senilai Rp 1,8 miliar. Proyek pelaksanaan penataan kawasan wisata Buwun Sejati senilai Rp 1,3 miliar.  Pelaksanaan penataan kawasan wisata Sesaot senilai Rp 1,3 miliar dan penataan kawasan wisata Taman Lingsar lanjutan senilai Rp 399,97 juta. Total dana untuk pembangunan proyek destinasi ini mencapai Rp 4,7 miliar lebih.

Baca juga:  Kadisnya Terjaring OTT, Ini Proyek yang Dikelola Dispar Lobar

Dari penelusuran koran ini di website resmi LPSE, terdapat empat proyek yang ditangani Dispar Lobar. Empat proyek tersebut semuanya didanai dari DAK.  Paling sedikit proyek penataan kawasan wisata Taman Lingsar.  Sedangkan tiga proyek lain nilainya diatas Rp 1 miliar lebih.

Dikonfirmasi terkait progres pengerjaan proyek Dispar Lobar, Kepala Bagian Pembangunan Setda Lobar Heri Ramadhan mengatakan bahwa proses pengerjaan proyek terus berjalan meskipun ada kasus OTT yang menimpa Kadispar. Menurut dia, pengerjaan proyek tidak terganggu oleh kejadian tersebut.

Pengawasan proyek terus dilakukan oleh tim percepatan pembangunan Pemda Lobar. Saat ini proses pengerjaan proyek tengah berjalan di lapangan.  Rekanan diberikan kesempatan bekerja menyelesaikan proyek sampai batas waktu kontrak berakhir. Pihaknya akan mengevaluasi progres pekerjaan proyek ini pada minggu pertama Desember.

Ia mengklaim sejauh ini tidak ada pengerjaan proyek yang kritis. Terkait dampak kasus OTT,  ia memastikan tidak akan berdampak. Menurut dia justru adanya kasus ini ada dampak positifnya. Dampak positifnya, tentu semua OPD pasti berhati – hati, rekanan mengerjakan proyek dengan baik dan tetap waktu karena pasti takut bermasalah. ‘’Ada dampak positifnya dari sebuah musibah dan peristiwa itu,’’ tegasnya. (her)