Mencuat, Dugaan Penjualan Lahan Kawasan Hutan Tahura Nuraksa

Joko Tamtomo (Suara NTB/dok)

Advertisement

Mataram (Suara NTB) – Di balik pembukaan lahan tanpa izin di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Nuraksa, Narmada, Lombok Barat, muncul indikasi penjualan lahan. Perambahan hutan seluas 12 hektare itu diduga hendak dipakai sebagai lahan perorangan. Warga dipungut biaya pengurusan antara Rp1 juta sampai Rp20 juta.

Kasi Gakkum Bidang Perlindungan Hutan KSDAE Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Sirajuddin mengungkapkan bahwa telah menyelesaikan penyidikan terhadap pelaku perambahan lahan, yakni Kardap alias Amaq Ika. “Pidananya perusakan hutan, pembukaan lahan, perambahan lahan kawasan hutan tanpa izin dengan membakar sehingga terjadi alih fungsi pada Tahura Nuraksa,” ujarnya dalam keterangan, Selasa, 12 November 2019.

Pembukaan lahan itu, sambung dia, dengan motif ganti rugi lahan kawasan hutan dan membuka lahan perkebunan baru. Lokasi berada jauh dari pal batas kawasan hutan dengan jarak 5,7 km. Penyidik Gakkum menemukan adanya dugaan pelaku intelektual atau cukong yang berada di belakang aktivitas perusakan hutan tersebut.

“Perambahannya oleh Gapoktan dan dua oknum LSM ynag mengaku sebagai pendamping dengan motif akan diajukan izin untuk penguasaan dan kepemilikan sertifikat hak milik,” kata Sirajuddin. Para terduga pelaku meminta pungutan kepada anggota Gapoktan dengna besaran bervariasi, antara Rp1 juta sampai Rp20 juta. Tergantung dari kemampuan masing-masing yang dijanjikan luasan lahan sesuai nilai setoran. “Kini laporan penipuan itu sudah diteruskan ke penyidik Polres Mataram,” ucapnya.

Kasatreskrim Polres Mataram AKP Joko Tamtomo belum merespons konfirmasi terkait laporan tersebut. dalam laporannya, Divisi Penghubung Antarlembaga  Gapoktan Lembah Rinjani Syafrin Salam melaporkan dugaan penipuan. Kronologisnya, Gapoktan di Dusun Lebah Munte, Desa Lebah Sempaga, Narmada, Lombok Barat ini memercayakan pendampingan pengajuan izin Hutan Kemasyarakatan kepada MAA, anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Msikin Sosial Bhakti Nusantara (LP2MSBN).

Namun dalam perjalanannya, tanpa sepengetahuan Ketua Gapoktan, MAA bersama kawannya, FJR diduga memalsukan nama-nama anggota Gapoktan yang diajukan ke Dinas LHK Provinsi NTB. MAA dan FJR diduga menagih uang kepada masyarakat secara bertahap, per kepala keluarga dimintai Rp500 ribu sampai Rp1 juta. Uang itu sebagai iming-iming masyarakat akan diberi SHM pada sebagian lahan hutan dan izin Hutan Tanaman Rakyat. (why)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.