Anggaran Sewa Rumdis Bupati-Wakil Bupati KLU Sesuai Permendagri

Tampak depan rumah pribadi yang dijadikan rumah dinas Bupati Lombok Utara di Menggala Pemenang Lombok Utara. (Suara NTB/Bag Humas Protokol Setda KLU)

Advertisement

Mataram (Suara NTB) – Polda NTB mengusut anggaran sewa rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara. Rumah pribadi kepala daerah tersebut dijadikan rumah dinas. Anggaran dan pelaksanaannya diklaim sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lombok Utara (KLU) Mujaddid Muhas membenarkan permintaan keterangan terhadap para pejabat terkait lingkup Pemkab Lombok Utara.

“Pemanggilan untuk dimintai keterangan terkait sewa rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Suara NTB, Senin, 11 November 2019.

Sejumlah pejabat itu, kata dia, memberikan keterangan kepada penyidik Subdit III Ditreskrimsus Polda NTB, tengah pekan lalu, Kamis, 7 November 2019. Informasi dihimpun Suara NTB, mereka yang diklarifikasi yakni Sekda KLU, H. Suardi, dan Kabag Umum Setda KLU Denda Dewi Trisnabudi Astuti.

Tim penyidik kemudian turun mengecek Rumdis Bupati dan Wakil Bupati KLU sehari berselang, Jumat, 8 November 2019. “Guna pencocokan keterangan terkait tindak lanjut dari permintaan keterangan parapihak sebelumnya, bukan penggeledahan,” kata pria yang akrab disapa Dedi ini.

Dia menambahkan, anggaran sewa Rumdis Bupati dan Wakil Bupati sudah sesuai dengan regulasi Permendagri No. 37 tahun 2010 dan Perda No. 1 tahun 2014.

Biaya sewa dan pemeliharaan rumah pribadi menjadi rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara ini telah dibahas dan disetujui dalam pembahasan APBD Lombok Utara.

Dalam alokasi anggaraan lima tahun terakhir, terhitung mundur sejak tahun 2017, pemerintah melalui APBD telah mendistribusikan dana hingga mencapai Rp2,4 miliar untuk biaya sewa dan pemeliharannya. Penyidik Polda NTB mendalami indikasi pemborosan anggaran.

Dari dokumen yang diperoleh Suara NTB, sejumlah mata anggaran yang menyedot dana antara lain pemeliharaan rutin rumah jabatan untuk bupati sebesar Rp437,7 juta, Belanja jasa kantor seperti telepon, air, dan listrik sebesar Rp408 juta.

Kemudian, belanja makan minum tamu termasuk harian pegawai yang sampai Rp1,43 miliar, sementara untuk wabup belanja makanan dan minuman mencapai Rp938 juta untuk satu tahun anggaran. (why)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.