Kejati NTB Menolak Kalah di Sengketa Lahan KEK Mandalika

Kawasan Mandalika salah satu dari 13 destinasi wisata di Lombok yang menjadi prioritas Bank Dunia dan Pemerintah Pusat untuk dikembangkan. (Suara NTB/kir)

Mataram (Suara NTB) – Persoalan lahan di kawasan KEK Mandalika berbuntut sampai ke Mahkamah Agung RI. Hal itu setelah jaksa pengacara negara Kejati NTB mengajukan kasasi perkara perdata Hak Pengelolaan Lahan (HPL) 73 milik PT ITDC. Pemerintah kalah di tingkat banding Pengadilan Tinggi NTB dalam gugatan lahan seluas 5,9 hektar tersebut.

Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati NTB Tende, SH., MH., menjelaskan bahwa pihaknya yakin atas kepemilikan lahan pemerintah di lot HPL 73 tersebut. Sebab, pada pengadilan tingkat pertama, hakim memenangkan tergugat. “Tingkat pertama menang, banding kalah. Makanya kita ajukan kasasi. Memori kasasi sedang disusun. Itu masuk area KEK (Mandalika),” ujarnya ditemui kemarin, Rabu, November 2019.

Kejati NTB menerjukan JPN berdasarkan surat kuasa khusus (SKK) dari ITDC, BUMN pengelola KEK Mandalika. Jaksa yakin alas hak yang dimiliki penggugat, Umar tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. “Memang dia mengajukan SHM (sertifikat hak milik). Tetapi dari bukti yang diajukan di persidangan, alas hak itu tidak terdaftar di BPN (Badan Pertanahan Nasional),” bebernya.

Melalui Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, tim JPN Manshur menjelaskan bahwa di atas lahan objek sengketa itu, sistem BPN mencatat lahan itu tercatat atas nama orang lain yang berbeda. SHM yang dipakai penggugat diklaim terbit tahun 2005. “Dia mengklaim beli tahun 1997, padahal tahun 1997 lahan itu atas nama pemilik Pemda

tingkat I disitu tertulis HGB (hak guna bangunan) LTDC. Artinya kalau memang diperjualbelikan, yang diperjualbelikan itu tanah negara,” papar Dedi.

Dalam kasasinya, JPN mengajukan bahwa hakim banding salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan bukti HPL dan HGB di atas tanah objek sengketa. “Harusnya pemilik sah itu ITDC yang memperoleh hak pengelolaan berdasarkan penugasan pemerintah. Jadi di tingkat banding itu penilaian berat sebelah dan cenderung tidak netral,” bebernya.

Terpisah, kuasa hukum Umar, Mochtar M Saleh menjelaskan SHM milik Umar dibenarkan, terbukti dari putusan majelis hakim banding Pengadilan Tinggi NTB. “Yang jelas menurut putusan itu dibenarkan. Dari dulu dia menguasai, dia beli. Kalau HPL itu soal lain. Intinya klien kami ini ada SHM,” paparnya. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Mataram dalam putusan nomor 71/Pdt.G/2018/PN Praya menyatakan Buku Tanah  Nomor 889, surat ukur tanggal 13 Januari 2005 Nomor 458/KTA/2005 seluas 59.900 m2 atas nama Umar, dan Buku Tanah Nomor 626, surat ukur tanggal 18 September 1999 Nomor 65/Kuta/1999 seluas 30.100 M2 atas nama Umar tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan hakim juga menyatakan sah obyek sengketa adalah milik Penggugat Rekonpensi berdasarkan sertifikat Hak Pengelolaan nomor 73 tanggal 25 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor 94/Kuta/2010 tanggal 14 Juli 2010, luas 1.223.250 M2 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero). Di lahan itu, sekarang dalam proses pembangunan tiga hotel yakni Hotel Pullman, Hotel Royal Tulip, dan  Paramount Lombok Resort. Tiga hotel juga menjadi turut tergugat. (why)