Kasus Marching Band, Penyidik Gandeng PPATK Telusuri Aset Tersangka

Syarif Hidayat (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Polda NTB menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pelibatan PPATK itu untuk menelusuri aset dua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesenian marching band SMA/SMK tahun 2017. Asetnya tersangka nantinya akan disita untuk pemulihan kerugian negara.

“Kita sudah minta PPATK untuk menelusuri harta kekayaan tersangka,” ungkap Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Syarif Hidayat dikonfirmasi Selasa, 5 November 2019.

Dia mengatakan, surat ke PPATK sudah disampaikan. Namun sampai saat ini masih belum ada jawaban. Pihaknya siap memberikan dokumen pendukung apabila nantinya diminta PPATK. “Transaksi lewat rekeningnya itu yang dicek. Itu mengalirnya kemana saja. Apakah pengiriman-pengiriman uang itu terkait dengan proyek itu atau tidak,” terangnya.

Baca juga:  Vonis Ringan di Kasus Korupsi Dana Masjid Terdampak Gempa Jadi Sorotan

Transaksi rekening itu, imbuh dia, untuk mengetahui kekayaan tersangka. apakah bertambahnya karena dugaan perbuatan korupsi, atau memang murni penghasilannya sebagai PNS dan pengusaha. “Untuk pembuktian unsur

menguntungkan diri sendiri atau orang lain,” pungkas Syarif.

Proyek pengadaan alat kesenian marching band dibagi menjadi dua paket. Paket pertama untuk pengadaan di lima SMA Negeri dimenangi CV Embun Emas dengan penawaran Rp1,57 miliar. Paket proyek kedua ditender senilai Rp1,062 miliar. Paket kedua ini untuk pembagian ke empat SMA swasta. Pada tender paket kedua ini, CV Embun Emas memenangi tender dengan penawaran Rp982,43 juta.

Baca juga:  Kadistan se-Pulau Lombok Diperiksa Penyidik Kejagung

Mantan Kasi Kelembagaan dan Sarpras Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud Provinsi NTB Muhammad Irwin selaku PPK proyek Lalu Buntaran, Direktur CV Embun Emas, rekanan pemenang tender ditetapkan sebagai tersangka. Mereka disangka korupsi yang merugikan negara sebesar Rp702 juta, sesuai dengan hasil penghitungan BPKP Perwakilan NTB.

Tersangka PPK diduga menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) dengan spesifikasi barang yang sudah diatur. PPK dan rekanan diduga sudah kongkalikong sejak awal proyek itu direncanakan. (why)