Laporan Terus Mengalir, Rawan Penggelapan Dana Pokmas RTG

Warga Dusun Jatimekar, Sigerongan, Lingsar Lombok Barat, Selasa lalu tengah menyelesaikan pembangunan rumah yang dibangun dengan dana bantuan rehabilitasi rekonstruksi pascagempa Lombok. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Polres Mataram memantau dana bantuan pembangunan rumah tahan gempa (RTG). Penyimpangan dana bantuan dalam pengelolaan Pokmas rawan. Modus penggelapan berpeluang terjadi pada Pokmas-pokmas lain.

“Memang sudah ada laporan di beberapa desa lain. Indikasinya, sudah hampir tujuh bulan dana masuk tapi rumah belum jadi,” ungkap Kapolres Mataram AKBP H. Saiful Alam dikonfirmasi Kamis, 31 Oktober 2019 kemarin.

Dia menambahkan, tim Satreskrim sedang menghimpun laporan masyarakat tersebut. Maka selanjutnya, pihaknya akan intensif memeriksa pejabat yang terkait dengan penyaluran dan pengelolaan dana bantuan RTG. “Yang sudah masuk laporan dan menjadi indikasi akan melalui proses dulu. Sekarang mari kita sama-sama memantau. Laporkan saja jika itu ada dugaan kecurangan,” jelasnya.

Program percepatan pembangunan pascagempa Lombok menjadi atensi seluruh lembaga pemerintahan. Alam menegaskan, peran Polri bersama TNI sangat mendukung program ini agar dapat selesai sesuai target di akhir tahun 2019. “Jadi pemantauan, khususnya di daerah-daerah terdampak gempa, terus kita pantau bersama. Untuk kasus yang sudah kita tangani, biarkan berproses dulu. Yang lain juga kalau ada kita proses,” tegas Kapolres.

Polres Mataram sebelumnya mengungkap dugaan penggelapan dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa di Dusun Jatimekar, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Bendahara Pokmas Repok Jati Kuning, Indrianto (26) ditangkap atas dugaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korhan gempa tahap ketiga senilai Rp410 juta. Pokmas beranggotakan 70 kepala keluarga ini mendapat dana bantuan Rp1,75 miliar.

Dalam pelaksanaannya, dana bantuan tahap tiga untuk 20 kepala keluarga belum dicairkan oleh pihak pokmas. Nilai anggaran tahap tiga tersebut mencapai Rp500 juta dengan Rp410 juta diantaranya diduga telah digelapkan Indrianto. Tersangka Indrianto sudah mendekam di sel tahanan Polres Mataram. Dia disangka melanggar pasal 8 UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancamannya, penjara minimal tiga tahun, maksimal 15 tahun. Serta denda minimal Rp150 juta dan paling banyak Rp750 juta. (why)