Penyidikan Kasus Dana CSR PDAM Tuntas

Kades Lingsar nonaktif, Sahyan (kanan) menutupi wajahnya saat hendak dinaikkan ke mobil tahanan Kejari Mataram, Kamis, 31 Oktober 2019 kemarin. Penyidikan dugaan korupsi dana CSR PDAM Giri Menang tersebut dinyatakan tuntas. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Kejari Mataram menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR PDAM Giri Menang untuk Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat tahun 2019. Tersangkanya, Kades Lingsar nonaktif, Sahyan menjalani pelimpahan tahap dua. Dia melanjutkan proses penahannya.

Sahyan kooperatif menghadiri panggilan jaksa pada Kamis, 31 Oktober 2019 pagi kemarin. dia yang mengenakan pakaian batik putih biru tampak didampingi penasihat hukumnya, Bion Hidayat. Usai menyelesaikan administrasi pelimpahan, Sahyan kembali diangkut dengan mobil tahanan Kejari Mataram menuju Lapas Mataram.

Kepala Kejari Mataram Yusuf menjelaskan berkas kasus itu sudah dinyatakan lengkap pekan lalu. Pelimpahan tahap dua itu menandai kasus beranjak naik ke tahap penuntutan. “Jaksa penuntut umum melanjutkan penahanan terhadap tersangka untuk 20 hari ke depan. Selanjutnya berkas kita limpahkan ke pengadilan,” ujar Yusuf ditemui di ruang kerjanya.

Baca juga:  Kasus Dana Hibah KONI 2018, 12 Cabor Diklarifikasi

Yusuf menjelaskan, Sahyan diduga mengingkari prosedur pengelolaan anggaran desa. Dana CSR dari PDAM Giri Memang tidak disetorkan ke kas desa. Mekanisme penyetorannya memang melalui rekening pribadi Sahyan, namun itu untuk sementara. Dana itu sesuai dengan MoU antara PDAM Giri Menang dengan tiga desa penghasil air, ditujukan untuk tiga program. Yakni sosial, penghijauan, dan lingkungan. Masing-masing program memiliki persentase alokasi program masing-masing.

“Penggunaannya tanpa musyawarah dengan BPD dan masyarakat. Rencana penggunaan uang juga tidak disusun sebelum anggaran itu digunakan,” bebernya. Sahyan, imbuh dia, sudah mendapat teguran sebanyak dua kali dari PDAM Giri Menang terkait rencana penggunaan uang tersebut. Meski akhirnya melunak, tetapi dokumen itu baru dikirim setelah uang habis dipakai. “Hal itu diduga tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama. Rencana penggunaan itu dikirim setelah uang habis di rekeningnya. Sifat melawan hukumnya sudah ada,” ucapnya.

Baca juga:  Ispan Mulai Disidang Pekan Ini

Perbuatan tersebut, menurut jaksa penyidik, tidak sesuai prosedur sehingga merugikan negara sebesar Rp165 juta. “Meski dia mengaku sudah disalurkan tetapi tidak ada bukti penggunaan anggaran. Dihitungnya itu menjadi total loss,” pungkas Yusuf. (why)