Kasus Bibit Jagung Berawal dari Temuan BPK

Arif (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jadi pintu masuk  Kejaksaan Agung untuk mengusut bibit Jagung diduga palsu tahun 2017. Temuan itu ditindaklanjuti Inspektorat Jenderal (Itjen), kemudian masuk ke meja pengaduan Jampidsus Kejagung.

Kasus bibit jagung 198 ton temuan BPK itu dibenarkan Kajati NTB, Arif, SH.,MM, saat dikonfirmasi soal rangkaian pemeriksaan oleh tim Satgasus Jampidsus sejak Selasa, 29 Oktober 2019 lalu.

‘’Jadi ini sebenarnya tindaklanjut dari temuan Inspektorat Jenderal. Awalnya  ada temuan BPK yang menyatakan ada dugaan pelaksanaan tidak sesuai,’’ kata Arif ditemui Rabu, 30 Oktober 2019.

Hasil penelusuran BPK dan Itjen, ditemukan ada bantuan bibit jagung yang masuk ke NTB tidak sesuai spesifikasi yang dikeluarkan. Sementara dalam pelaksanaan, menyimpang dari  RAB. ‘’Memang dalam pelaksanaan pengadaan jagung ini, di NTB menghasilkan. Cuma jenis yang diharapkan tidak sesuai speknya itu. Tidak sesuai,’’ tegas Kajati.

Sebenarnya tidak hanya di NTB, Tim Satgasus juga membidik kasus sama di Provinsi Lampung yang mendapat pasokan bantuan sama.  Sehingga pemeriksaan dilakukan serentak.

Khusus untuk NTB, bibit itu sudah diterima masing-masing kabupaten dan kota, kecuali Kota Mataram. Penyidik sedang mengecek kebenaran, dikonfrontir dengan laporan pengaduan yang masuk setelah sebelumnya diperiksa sejumlah saksi.

“Makanya tim sedang cek kebenarannya. Kemudian ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jendral. Nah,  Kejaksaan Agung informasinya dari mana saja, saya tidak tahu pasti,’’ jelasnya.

Mengenai tahapan pemeriksaan kasus ini diakuinya masih penyelidikan. Pihaknya tidak dilibatkan sama sekali dalam proses pemeriksaan saksi, karena sepenuhnya ditangani penyidik Jampidsus Kejagung.

Sebagai informasi, penyidik Kejagung sedang mengusut kasus pengadaan bibit jagung 2017 yang diduga palsu. Anggaran yang digelontorkan untuk pengadaan bibit tersebut Rp 170 miliar dikirim dari penyedia asal Jawa Timur. Namun diduga bibit yang disebar ke petani tidak berkualitas. Bahkan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSP) Provinsi NTB menemukan 198 ton bibit yang diduga oplosan atau palsu. (ars)