Kadistan se-Pulau Lombok Diperiksa Penyidik Kejagung

Saksi yang masuk ke ruang pemeriksaan lantai tiga gedung Pidsus Kejati NTB. (Suara NTB/ars) 

Mataram (Suara NTB) – Satgas Tindak Pidana Khusus (Satgasus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Selasa, 29 Oktober 2019 melakukan pemeriksaan sejumlah Kepala Dinas Pertanian (Kadistan) se Pulau Lombok. Para Kadistan dari Pulau Lombok itu diperiksa terkait pengadaan bibit jagung diduga palsu tahun 2017. Menurut rencana, pemeriksaan akan berlanjut hingga Rabu, 30 Oktober 2019 .

Mereka yang memenuhi panggilan diantaranya, mantan Kadistan Kabupaten Lombok Utara, Ir. H. Melta, Kadistan Kabupaten Lombok Barat, Ir. H. Muhur Zohri, Kadistan  Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Iskandar didampingi bawahannya dan mantan Kadistan Kabupaten Lombok Timur, Ir. Zaini. Diperoleh informasi, mereka semuanya diperiksa terkait jabatannya tahun 2017 saat bibit jagung tersebut didistribusikan ke daerah.

Para saksi secara bergilir diperiksa empat orang penyidik dari Satgasus pada Jampidsus Kejaksaan Agung RI. Sampai berita ini ditulis sore kemarin, pemeriksaan masih berlangsung di lantai tiga gedung sementara Kejati Jalan Pemuda Mataram.

Penyidik mengorek keterangan terkait jumlah bibit yang didistribusikan pihak ketiga dan bibit yang dilaporkan rusak. Dua diantara saksi itu, mantan Kadistan KLU Ir. H Melta. Namun ia memastikan bantuan tidak ada masalah. “Setahu saya tidak ada masalah. Saya terima bibitnya sesuai dan tidak ada yang rusak,’’ ujar Melta, kemudian masuk ke ruangan pemeriksaan.

Baca juga:  Kasus Gedung Balai Nikah Labangka, Jaksa Ekspose dengan Auditor

Selain Melta, diperiksa juga Kadistan Lombok Barat, Ir. H. Muhur Zohri, pada saat distribusi bibit 2017 menjabat hingga kini. Disebutkan, ada total 10.480 kilogram bibit jagung yang rusak.

Menurutnya, bantuan yang diterima itu rusak begitu sampai ke tangan petani. “Bantuannya pun langsung ke petani, kami tidak tahu saat diberikan ke petani,” kata Kadistan melalui Kabid Perkebunan Damayanti W Ningrum yang hadir mendampingi pemeriksaan.

Setelah dilaporkan  rusak, tim monitoring dan evaluasi monev (monev) Distan Provinsi NTB langsung turun memeriksa, lantas dilakukan uji sampel di BPSB Narmada dan disimpulkan bibit memang rusak. Setelah itu, kasus ini diadukan  ke Kementerian Pertanian RI ditindaklanjuti dengan penggantian oleh penyedia. ‘’Bibitnya sudah diganti, tapi kami tidak tahu, karena diberikan langsung ke petani,’’ jelasnya.

Oleh penyidik, ia mengaku ditanya seputar mekanisme dan kuota bantuan benih jagung tahun 2017.

Rencananya, Tim Satgasus akan berada di NTB selama tiga hari. Karena pemeriksaan saksi masih akan  berlanjut untuk Kadistan dan mantan Kadistan di Pulau Lombok. Alasannya, masih ada keterangan tambahan.

Juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH membenarkan ada tim Kejagung yang turun. Tetapi ia tidak mengetahui persis kedatangan tim tersebut. ‘’Mereka hanya pinjam tempat saja. Saya tidak tahu mengenai kasus apa dan yang mana. Tapi tim Kejagung akan berada di NTB selama dua sampai tiga hari,’’ katanya.

Baca juga:  Unsur Perbuatan Melawan Hukum Belum Terpenuhi di Kasus Proyek Rusun Sumbawa

Pemeriksaan berlangsung hingga sore kemarin, bahkan berlanjut hingga petang. Kadistan Lombok Tengah dan Kadistan Lobar beberapa kali keluar masuk ruangan untuk istirahat dan salat. Lalu Iskandar tuntas pemeriksaannya sekitar pukul 18.30 Wita, sekitar 30 menit setelah Kadistan Loteng keluar ruangan pemeriksaan yang sama. Hingga pukul 19.00 Wita, penyidik masih mengklarifikasi saksi mantan Kadistan Lombok Utara dan berakhir sekitar 15 menit kemudian.

Sementara para penyidik yang mencoba diwawancarai enggan berkomentar. “Silakan hubungi Kapuspenkum saja,” ujar salah seorang penyidik senior.

Sebagai informasi, penyidik Kejagung sedang mengusut kasus pengadaan bibit jagung 2017 yang diduga palsu. Anggaran yang digelontorkan untuk pengadaan bibit tersebut Rp 170 miliar dikirim dari penyedia asal Jawa Timur. Namun diduga bibit yang disebar ke petani tidak berkualitas. Bahkan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSP) Provinsi NTB menemukan 198 ton bibit diduga oplosan atau palsu. (ars)