Konsultan Pengawas Kasus Dermaga Gili Air Belum Diperiksa

Syarif Hidayat (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Polda NTB melanjutkan penyidikan tiga dari lima tersangka dugaan korupsi proyek dermaga Gili Air Lombok Utara. Dua tersangka lainnya belum diperiksa. Berkas keduanya, para konsultan pengawas digarap belakangan.

“Yang konsultan pengawas memang belum dipanggil (pemeriksaan tersangka),” kata Kasubdit III Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Syarif Hidayat, Minggu, 27 Oktober 2019.

Fokus penyidik, sambung dia, masih pada berkas tiga tersangka. Sebab, tiga tersangka itu yang sudah dipanggil pemeriksaan. Masing-masing yakni pejabat Dishublutkan Lombok Utara, AA selaku PPK; serta kontraktor pelaksana, ES dan SU.

“Berkasnya ini kita pisah. Makanya yang tiga itu dulu yang diperiksa. Yang dua nanti menyusul. Kita fokus untuk yang tiga tersangka ini dulu,” jelas Syarif.

Baca juga:  Jaksa Tolak JC Muhir

Setelah berkas penyidikan tiga tersangka rampung, baru akan menggarap dua berkas tersangka lainnya.

”Nanti kan berkas dua tersangka (pengawas proyek) itu kita split,” ucapnya. Syarif menambahkan bahwa berkas tiga tersangka akan dilimpahkan lebih dulu ke jaksa Kejati NTB. Pelimpahan berkas itu untuk diteliti kelengkapannya.

Meski sudah ditetapkan menjadi tersangka, penyidik belum melakukan penahanan. Karena, para tersangka masih kooperatif. “Mereka tetap hadir kalau dipanggil,” kata Syarif.

Penyidik menimbang, imbuh dia, bahwa penahanan tersangka masih belum diperlukan. Karena tersangka selama ini kooperatif. Sebanyak lima orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Mereka yakni mantan Kabid pada Dishublutkan KLU berinisial AA selaku pejabat pembuat komitmen (PPK); konsultan pengawas berinisial LH dan SW; serta rekanan pelaksana proyek berinisial ES dan SU.

Baca juga:  Kejaksaan Tetapkan Dirut PT.Tripat sebagai Tersangka

Tersangka ES meminjam bendera perusahaan milik SU. Meski tidak memenangi tender, ES mendapat kuasa dari tersangka SU bisa mengerjakan proyek senilai Rp6,28 miliar. Proyek akhirnya dikerjakan sampai selesai. Tersangka AA membayar lunas.

Dari hasil penyidikan, dugaan penyimpangan pekerjaan fisik dermaga tersebut mencapai Rp1,24 miliar. Kerugian negara muncul diduga akibat dari spesifikasi dan item pekerjaannya yang tidak sesuai.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan atau pasal 3 juncto pasal 18 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (why)