Diduga Gelapkan Dana Gempa, Bendahara Pokmas Ditangkap

Suasana penangkapan oknum Bendahara Pokmas, Jumat, 25 Oktober 2019 lalu oleh tim penyidik Sat Reskrim Polres Mataram. (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Polres Mataram kembali mengungkap kasus korupsi dana bantuan gempa Lombok. Oknum Bendahara Kelompok Masyarkat (Pokmas) inisial IN  ditangkap karena diduga menggelapkan dana untuk pembangunan rumah rusak korban gempa di Desa Sigerongan, Lingsar, Lombok Barat. Nilai dugaan korupsinya mencapai Rp 410 juta.

Penangkapan IN yang menjabat sebagai bendahara Pokmas Repok Jati Kuning dilakukan Jumat (25/10) lalu sekitar pukul 18.00 Wita di Sigerongan. Penangkapan ditindaklanjuti dengan penggeledahan Sabtu (26/10).  Barang bukti yang diamankan satu buah buku tabungan Bank BCA atas nama tersangka IN. Isinya bukti penarikan uang dan transaksi keuangan dan dua lembar rekening tahapan BCA.

Baca juga:  Pencairan Jadup Molor, Gubernur NTB Surati Presiden

Kapolres Mataram, AKBP Saiful Alam dalam keterangan persnya menjelaskan, penangkapan tersangka IN berdasarkan informasi masyarakat. Dari hasil penyelidikan, tersangka diduga menggelapkan dana bantuan gempa untuk rumah rusak sedang.

‘’Nilai yang diduga digelapkan sekitar Rp 410 juta. Yang bersangkutan menggelapkan uang tersebut dan digunakan untuk membiayai kebutuhan pribadinya,’’ beber Kapolres, Sabtu (26/10).

Menurut Alam, uang tersebut seharusnya digunakan untuk biaya pembangunan rumah yang terdampak gempa. Namun uang dari pencairan tahap ketiga untuk 20 Kepala Keluarga tidak diberikan kepada masyarakat.

Dana bantuan gempa untuk korban gempa di Sigerongan sebesar Rp1,7 miliar. Dana itu dari APBN dan diperuntukan bagi 70 kepala keluarga terdampak gempa yang dicairkan tiga termin. Awalnya, termin pertama dan kedua lancar. Namun muncul masalah ketika masuk termin ketiga.

Baca juga:  Kasus Bangunan RTG KLU, Polisi Cari Indikasi Kerugian Negara

‘’Satu kepala keluarga dapat Rp45 juta tapi diserahkan sepenuhnya oleh tersangka. Uang itu dimasukan ke rekening pribadi tersangka,’’ tambahnya.

Saat ini tersangka sudah ditahan di Polres Mataram beserta barang bukti. Tersangka IN dijerat dengan pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 perubahan atas UU No. 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia terancam penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling banyak Rp 750 juta. (ars)