Inspektorat Sedang Audit Kasus Masjid Terapung Kota Bima

Ibnu Salim (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Inspektorat Provinsi NTB diminta untuk mengaudit proyek Amahami Kota Bima yang terdiri dari taman dan masjid terapung. Permintaan audit dari penyidik Kejaksaan Tinggi NTB dan hingga kini sedang berlangsung.

Inspektur Inspektorat Provinsi NTB Ibnu Salim, SH.,M.Si membenarkan soal permintaan audit dari Kejaksaan tersebut. ‘’Saat ini audit sedang berlangsung, itu atas permintaan Kejaksaan Tinggi NTB,’’ kata Ibnu Salim akhir pekan kemarin.

Permintaan audit sudah ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat tugas kepada auditor yang akan bekerja. Menurut Ibnu Salim, penyidik ingin mendapatkan angka potensi kerugian negara untuk jadi bahan penyelidikan lanjutan.

‘’Penyidik tentu ingin dapat untuk bahan penyidikan. Tapi itu kan jadi ranahnya Kejaksaan menjelaskan. Kami hanya menindaklanjuti permintaan audit,’’ jelasnya.

Baca juga:  Kerjasama APIP – APH Perlu Dievaluasi

Mengenai target waktu sampai diperoleh angka kerugian negara, ia belum bisa memastikan. ‘’Intinya tim sedang bekerja, kita tunggu hasilnya,’’ ujar Ibnu Salim.

Masjid terapung Amahami Kota Bima dibangun pada tahun 2018 lalu dengan anggaran Rp12,4 miliar. Lokasinya berdekatan dengan proyek penataan Taman Amahahami yang sebelumnya juga masuk penyelidikan jaksa.

Masjid tersebut dibangun dengan dana APBD Kota Bima tahun 2018. Proyek ditender dengan harga perkiraan sendiri dari Dinas PUPR Kota Bima sebesar Rp12,39 miliar. Selanjutnya, tender proyek dimenangi PT Mayalia yang menawar dengan harga Rp12,38 miliar.

Permintaan audit ini bukan hanya untuk item masjid terapung. Jauh sebelumnya, penyidik juga berkoordinasi dengan Inspektorat untuk dilakukan pemeriksaan untuk proyek taman Amahami. Berbeda dengan kasus masjid terapung, penangaan Amahami untuk tujuan persuasif.

Baca juga:  MWP Kembali Berpotensi Mangkrak

Juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.MH, menjelaskan rekanan diberi kesempatan untuk menyelesaikan secara administratif. ‘’Kalau temuan kerugian negara dikembalikan ya penyelidikan tidak dilanjutkan,’’ ucapnya.

Meskipun dalam penyelidikan awal, sambung dia, jaksa penyelidik menemukan temuan kerugian negara lebih besar dari yang disebut dalam temuan BPK RI atas LKPD Kota Bima.

Proyek tersebut, kata Dedi sedang tahap pemeliharaan. Sehingga menurutnya, aparat penegak hukum belum bisa masuk melakukan penyidikan. “Itu ada kelebihan pembayaran di beberapa item pekerjaan. Yang tidak seharusnya dibayar, itu malah dibayar,” jelasnya. (ars)