Terancam Putus Kontrak, TP4D Evaluasi Kinerja Kontraktor Jembatan Sembalun

Dedi Irawan (Suara NTB/dok)

NILAI minus (deviasi) pada pengerjaan proyek jembatan nasional di Sembalun, Lombok Timur, sebelumnya cukup besar, mencapai 20 persen. Rekanan pelaksana yang sempat terancam diputus kontrak itu kini sedang dalam proses evaluasi.

Proyek Jembatan Longken Cs di Sembalun itu sebelumnya jadi temuan setelah  Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)  turun lapangan. Tim menemukan deviasi atau minus dari perencanaan cukup besar, mencapai 20 persen. Jika tak kunjung membaik, akan direkomendasikan putus kontrak.

Dikonfirmasi Rabu, 23 Oktober 2019, Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH,MH menjelaskan, tim akan melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) proyek tersebut, baru kemudian menyimpulkan kelanjutan kontrak pekerjaan. ‘’Dari Monev nanti akan disimpulkan berdasarkan deviasinya. Kalau masih besar (deviasi) bisa direkomendasikan ke PPK untuk putus kontrak,’’ kata Dedi Irawan.

Monev akan berlangsung dalam waktu dekat dipimpin Kasi TP4D Erwin Indrapraja, SH.,MH. Tim akan mengecek sejauhmana progres pekerjaan setelah pemeriksaan pertama. Pemeriksaan nanti akan melibatkan sejumlah unsur seperti rekanan, PPK, pihak Satuan Kerja (Satker) pelaksana. Lantas akan dilakukan rapat evaluasi untuk menentukan sikap kelanjutan pekerjaan.

Proyek jembatan nasional dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini senilai Rp45 miliar. Dibangun di tiga titik ruas jalan nasional untuk penunjang pariwisata Lombok Utara hingga Lombok Timur, khususnya kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).

Proyek tiga jembatan itu jadi penghubung proyek jalan nasional dari Kecamatan Bayan, Lombok Utara hingga Sembalun, Lombok Timur. Nomenklaturnya  pergantian Jembatan Longken,  pergantian Jembatan Koko Segara dan  pergantian Jembatan Tampes.

Dalam perjalanan pekerjaan proyek, setidaknya ada dua kali dilakukan show cause meeting (SCM)  oleh pihak PUPR sebagai Satuan Kerja (Satker) pelaksana, ditindaklanjuti dengan peringatan oleh TP4D. Tim bahkan sudah pernah memberikan peringatan karena minus sampai 20 persen.

Deviasi yang sebelumnya minus 14 persen, terus bertambah menjadi 20 persen. Rekomendasi peringatan terus disampaikan melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar rekanan pelaksana mematuhi tertib administrasi dan mengejar keterlambatan pekerjaan. Jika tak kunjung membaik, maka menurutnya tidak ada pilihan lain kecuali direkomendasikan putus kontrak.

Pangkal persoalan pada pelaksanaan  jembatan ini, disebutnya dipicu rekanan yang diduga tidak bonafide untuk ukuran proyek nasional. Fakta ditemukannya, hingga kini rekanan belum juga mendatangkan alat berat untuk pemasangan beton pancang jembatan.

TP4D juga menyesalkan soal keputusan panitia lelang yang meloloskan perusahaan tersebut, karena kinerjanya dianggap tidak maksimal.

Seandainya dilibatkan sejak perencanaan dan lelang, diperkirakannya perusahaan pemenang lelang akan terseleksi ketat dan mencegah peluang fraud. (ars)