Relokasi Korban Banjir Naik Penyidikan

Ilustrasi banjir bandang di NTB. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kasus pengadaan lahan relokasi korban banjir di Kelurahan Sambinae, Kota Bima, resmi ditingkatkan ke penyidikan. Kejati NTB meningkatkan status kasus setelah melalui gelar perkara dan dalam waktu dekat ditetapkan tersangka.

Penyidik Pidsus yang menangani kasus ini menemukan dua alat bukti cukup untuk menyimpulkan indikasi tindak pidana korupsi. Hal ini diperkuat dengan keterangan sejumlah saksi yang diperiksa sebelumnya.

’’Kasus pengadaan lahan di Sambinae sudah naik penyidikan. Kesimpulan ini setelah tim penyidik melakukan gelar perkara,’’ kata Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH,MH, Senin, 21 Oktober 2019.

Siapa tersangkanya? Dijelaskan Dedi Irawan, tahap penanganan kasus lahan relokasi senilai Rp4,9 miliar ini  masih penyidikan umum. Sejauh ini, penyidik belum menetapkan satu pun tersangka. Sehingga alasan itu menjadi pertimbangan masih harus dilakukan pendalaman untuk menetapkan tersangka.

’’Penyidik masih memperkuat bukti-bukti untuk kepentingan penetapan tersangka. Setelah ini masih ada satu tahap lagi gelar perkara untuk penetapan tersangka,’’ jelasnya.

Baca juga:  Hujan Sehari, RKB SDN 4 Gumantar Tergenang

Dasar  penguatan penyidikan dan petunjuk untuk penetapan tersangka, masih memerlukan   alat bukti tambahan. Salah satunya hasil perhitungan kerugian negara. ’’Kami sedang berkoordinasi dengan BPKP NTB untuk penghitungan kerugian negara,’’ ungkap Dedi.

Selain itu, penyidik juga akan mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi. Mereka yang sebelumnya dimintai keterangan saat penyelidikan akan dipanggil lagi. Diantaranya,

pihak Perkim Kota Bima maupun pemilik lahan. ’’Penyidik juga sudah menyita rekening pemilik lahan dan dokumen lain. Termasuk kuitansi jual beli lahan,’’ bebernya.

Pengadaan lahan relokasi korban banjir dilakukan Dinas Perkim Kota Bima. Anggarannya sekitar Rp4,9 miliar. Lahan yang dibebaskan memiliki topografi miring di kawasan perbukitan. Kepala Dinas Perkim Ir. Hamdan juga pernah diperiksa sebagai saksi.

Sejauh ini, baru lima hektare dari total tujuh hektare yang dibebaskan. Indikasi penyimpangannya, Pemkot diduga membayar mahal lahan tersebut. Satu are lahan dihargai Rp11 juta lebih. Sementara, pemilik lahan hanya menerima sekitar Rp7 juta lebih.

Baca juga:  Pemkot Antisipasi Cuaca Ekstrem

Sementara, kasus Taman Amahami, Dedi mengungkapkan, pihaknya sudah tidak lagi menangani kasus tersebut. Dia beralasan penanganan sudah dilimpahkan kepada Inspektorat Kota Bima. ’’Penyelidikan tidak dilanjutkan. Kami sudah serahkan ke Inspektorat,’’ ujar Dedi.

Diketahui, proyek Taman Amahami ini menelan anggaran Rp8,5 miliar. Anggaran itu berasal dari APBD Kota Bima 2017. Proyek itu dikerjakan melalui Satker Dinas PUPR Kota Bima, sedangkan rekanan pelaksana PT CGA, dan konsultan pengawas dari CV T.

Untuk kasus lain, yakni Dam dan Masjid Amahami, Dedi memastikan masih berlanjut. Saat ini, penanganannya masih dalam tahap penyelidikan. ’’Kalau dua kasus tersebut belum dihentikan,’’ ujar Dedi. (ars)