Jaksa Bidik Empat Item Dana Reses

Iwan Setiawan (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Penyelidikan kasus dana reses  DPRD Kabupaten Sumbawa masih bergulir di Kejaksaan Negeri setempat.  Seluruh anggota dewan diklarifikasi. Beberapa hari terakhir, pemeriksaan berlanjut pada empat item kegiatan yang diduga bermasalah dan merugikan negara.

Pemeriksaan untuk item makan minum dan alat tulis kantor (ATK) yang dibiayai setiap kali reses. Item lain, sewa gedung dan dokumentasi. Pada item ini diperoleh data, biaya  yang dikeluarkan jutaan rupiah untuk sekali reses per anggota dewan. 45 anggota dewan sudah diperiksa soal item tersebut. Giliran pihak ketiga tempat pengadaan barang dan jasa untuk empat item tersebut.

‘’Ini sedang proses klarifikasi semua pihak yang berkaitan dengan makan minum, ATK, sewa gedung dan dokumentasi ini,’’ kata Kajari Sumbawa, Iwan Setiawan, SH,MH di temui di Mataram kemarin.

Riwayat penanganan kasus ini ketika pihaknya menemukan indikasi masalah pada dana konsumsi saat reses dewan. Item ini dibiayai dengan anggaran Rp4 juta per kegiatan reses. Dalam satu tahun, dewan mengalokasikan angka itu untuk tiga kali kegiatan yang total anggarannya mencapai Rp30 juta  untuk tahun anggaran 2018.

Baca juga:  Giliran Kadistan se-Pulau Sumbawa Diperiksa

Pihaknya berusaha meminta audit Inspektorat terkait temuan tersebut. Namun tidak direspons dengan baik, sehingga Kejaksaan meminta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). ‘’Dalam LHP itu, ada kerugian negara senilai Rp798 juta untuk konsumsi,’’ jelasnya.

Dalam perjalanan pemeriksaan berkas, rupanya ditemukan tiga item lainnya diduga bermasalah. Yakni biaya sewa gedung, biaya ATK dan dokumentasi. Sehingga jumlah kerugian negara diperkirakannya bertambah miliaran rupiah jika diakumulasi dari jumlah item lainnya.

‘’Tapi kami tidak lihat nilainya. Coba sekarang empat juta itu dikali tiga, kemudian dikali semua anggota dewan yang reses. Ini belum lagi diakumulasi untuk pembelian ATK, sewa gedung dan dokumentasi,’’ paparnya menggambarkan ilustrasi akumulasi anggaran yang harus ditelusurinya.

Ditegaskan, anggaran itu berkaitan dengan dugaan kerugian negara  yang sudah timbul sehingga harus diperiksa satu per satu meski dengan keterbatasan personel.

Setelah dirasa cukup untuk pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan bukti, menurut Kajari, akan dilanjutkan dengan proses telaah kasus untuk memutuskan kelanjutan penyelidikan. Terlebih masih ada 20 anggota dewan dari total politisi Sumbawa yang belum mengembalikan kerugian negara.

Baca juga:  Kasus LCC, Kejati Bidik Satu Tersangka

‘’Jika memenuhi syarat, kami akan naikkan ke tahap penyidikan,’’ ujarnya. Akan tetapi opsi upaya persuasif atau proses non litigasi bisa  ditempuh. ‘’Apakah itu nanti kita lewat Majelis TPTGR (Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi), atau kah melewati penyelesaian Bidang Datun, nanti kita lihat mana yang lebih efektif,’’ ujarnya. Beberapa opsi itu akan dipertimbangkan setelah melalui ekspose perkara.

Kajari mengaku akan berkonsultasi dengan Kajati NTB Arif, SH.,MM untuk meminta pertimbangan atau opsi yang diambil untuk langkah penyelidikan lanjutan.

Kajari mengaku akan tetap menyampaikan secara terbuka kepada publik setiap perkembangan langkah penyelidikan yang ditempuh dalam kasus ini. Sebab disadarinya, perhatian publik sangat luas, apalagi berkaitan dengan nasib seluruh anggota dewan di Sumbawa.

‘’Ini demi menghindari syak wasangka. Orang bisa saja berasumsi yang macam-macam. Tapi kami objektif, profesional, tidak ada tendensi. Jadi silakan awasi kami,’’ tegas Kajari. (ars)