Peringatan Keras Wagub NTB untuk Oknum “Pemain” di Rehab Rekon Gempa

Ditandai dengan pengguntingan pita, Wagub Hj. Sitti Rohmi Djalilah, secara simbolis menyerahkan kunci RTG kepada korban gempa di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, KLU, Rabu, 16 Oktober 2019

Tanjung (Suara NTB) – Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyampaikan peringatan keras kepada pihak pihak yang mencoba bermain pada program rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab Rekon). Jika ditemukan ada yang mengambil keuntungan pribadi, akan diteruskan ke proses hukum.

Menurut Wagub, semua pihak berperan besar dalam keberhasilan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa.  Diyakininya, pihak pihak yang berperan dengan ikhlas membantu masyarakat, berbuah balasan kebaikan dari Allah SWT.

‘’Karena ndak ada jalan kita mendapatkan keuntungan pribadi. Tapi kalau ada yang mengambil keuntungan pribadi, maka kita biarkan aparat hukum yang menanangi,’’ tegas Wagub saat penyerahan kunci Rumah Tahan Gempa (RTG) secara simbolis di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Rabu, 16 Oktober 2019.

Baca juga:  Diduga Gelapkan Dana Gempa, Bendahara Pokmas Ditangkap

Kepada semua fasilitator bersama Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang punya peran penting dalam pembangunan rumah korban gempa disarankan hati-hati dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Diingatkan Wagub, agar semua bisa

mempertanggung jawabkan dana yang sudah diterima dengan total Rp5,1 triliun dari pemerintah pusat.

‘’Pertanggungjawabkan dengan membuat LPJ yang bagus. Sehingga terlihat semua bisa dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk pembangunan rumah tahan gempa,’’ tegas Wagub.

Sementara Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Agus Puruhita Arga Purnomo Widodo mengapresiasi Pemerintah Provinsi NTB  yang sudah menjalankan pembangunan  RTG dengan sangat baik. Dalam perjalanannya, ia melihat pelaksanaan sesui Inpres nomor 5 tahun 2018.

Baca juga:  Percepat Tuntaskan Validasi Data Tambahan Korban Gempa

‘’BPKP bertugas untuk mengawal akuntabilitas pelaksanaan rehab rekon,’’ ujarnya.

BPKP, katanya, sangat menghargai peran semua pihak yang terlibat. Namun ia mengingatkan agar dana yang sudah digunakan agar dipertanggungjawabkan dengan baik.

Pada dasarnya timnya juga ikut bekerja keras, tidak saja kerja administrasi untuk audit tapi juga terjun ke lapangan untuk supervisi.

‘’Kami dari BPKP ikut jungkir balik juga, akan tetapi kami terus mem-back up pengucuran dana dari pusat agar sampai ke masyarakat,’’ tandasnya. (ars/*)