Terungkap, Mantan Kades Ini Beli Moge Pakai Dana Desa

Mantan Kades Kemuning terdakwa korupsi DD/ADD 2017, Husni Tamrin menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Mantan Kades Kemuning, Sekongkang, Sumbawa Barat Husni Tamrin alias Mirin menghadapi nasibnya di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Mirin didakwa korupsi DD/ADD tahun 2017 sebesar Rp981,99 juta. Uang hasil korupsi sebagiannya dipakai membeli motor gede (moge) Kawasaki Ninja.

Jaksa penuntut umum Rahajeng Dinar mengatakan, Desa Kemuning menerima DD/ADD pada tahun 2017 yang totalnya sebesar Rp1,99 miliar. Ditambah dengan bagi hasil pendapatan retribusi daerah dan PAD, terdakwa sebagai kepala desa mengelola Rp2,19 miliar.

Awalnya, Tamrin menyusun 18 proyek fisik. Terdakwa menjanjikan kawannya fee sebesar 2 persen dari nilai proyek untuk ongkos penyusunan rencana anggaran biaya. Total ongkos RAB itu sebesar Rp24,56 juta. Tetapi hanya dibayar Tamrin Rp5 juta.

Baca juga:  Gubernur Ingin Pastikan Desa-desa di NTB Ramah Investasi

Sementara, 18 proyek fisik tersebut tidak selesai sampai 100 persen. Kebanyakan mangkrak. Proyek itu antara lain, pembangunan musala, pembangunan aula kantor desa, bronjong, drainase, paving block, pagar, plafon dan atap kantor desa, gapura dusun, dan pos kamling.

“Total nilai proyek fisik yang

tidak diselesaikan Rp1,2 miliar. Terdapat selisih kekurangan pekerjaan sebesar Rp630 juta,” kata Dinar.

Selain itu, pengadaan barang dan jasa pun tidak ada yang dilaksanakan. Walaupun sudah dianggarkan dalam APBDes. Namun dalam laporannya, pengeluaran anggarannya tetap tercantum sehingga fiktif sebesar Rp265,48 juta.

Pengadaan fiktif itu berupa komputer kantor desa, pendingin udara, televisi, papan informasi, hewan kurban, rombong UMKM, jalan lingkungan, pemasangan internet.

Baca juga:  Korupsi DD/ADD, Mantan Kades Pengembur Dituntut Enam Tahun Penjara

Penggantian suku cadang, belanja makan minum RKPDes, jasa dokumentasi, dan pengelola informasi desa. Ditambah lagi, pembayaran pajak sebesar Rp5,02 juta yang tidak dibayarkan.

Terdakwa mengelola sendiri dana APBDes untuk kegiatan fisik dan pengadaan barang dan jasa tanpa melibatkan bendahara desa. Kecuali dalam pembayaran gaji pegawai desa. Tim pelaksana kegiatan (TPK) pun tidak pernah dilibatkan dalam proyek desa.

“Terdakwa tidak pernah membuat LPJ dalam pengelolaan dana APBDes untuk keperluan pribadinya, salah satunya membeli motor Kawasaki Ninja 250 CC,” terang Dinar. Perbuatan Tamrin itu menurut BPKP Perwakilan NTB merugikan negara sebesar Rp981,99 juta. (why)