Suap Imigrasi Mataram, Liliana Ambil Jalan Pintas Sendiri

Terdakwa Liliana Hidayat (tengah), Direktur PT WBI ini didakwa menyuap mantan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Kurniadie sebesar Rp1,2 miliar. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Terdakwa suap Imigrasi Mataram Rp1,2 miliar Liliana Hidayat mencoba berlindung di balik badan orang lain untuk menghindari jerat hukuman berat. Pengakuannya perihal inisiasi pemberian suap dari pengacaranya mendapat bantahan. Demikian juga muncul dalam sidang pemeriksaan saksi dalam persidangan.

Salah satu saksi dalam kasus tersebut, Dr. Ainudin menolak argumentasi dirinya sebagai pihak yang mempunyai andil dalam mengatur rencana pemberian suap. “Saya tidak pernah menyarankan itu (suap). Saya bahkan menolak,” ujarnya ditemui Selasa, 15 Oktober 2019 di ruang kerjanya. Hal itu sudah dibeberkannya saat bersaksi dalam persidangan September lalu. Ainudin mengatakan dirinya berkeras untuk melawan sangkaan terhadap dua kliennya, Manikam Katheerasan dan Geffrey William Bowers lewat jalur persidangan.

“Saya tetap berpegang teguh pada keilmuan saya menggunakan cara-cara yang diatur perundang-undangan. Tetapi mereka menolak dan akhirnya mengambil jalan sendiri,” ujarnya. Ainudin pun membantah dirinya membuka negosiasi. Dia menjelaskan peristiwa pada 16 Mei saat mendampingi kliennya dalam pemeriksaan di Kantor Imigrasi Mataram. Di ruang Inteldakim, Ainudin dan rekan pengacara lainnya, Antonius Zaremba, Burhanudin, Rando Purba, dan Liliana.

Liliana sebelumnya menyebut Ainudin menyebut angka untuk penyelesaian kasus. Namun Ainudin menganggap Liliana salah tanggap. Nominal itu tidak berkaitan dengan upaya menghentikan kasus dengan cara menyuap. “Yang katanya Rp300 juta itu untuk lawyer’s fee karena kasus itu akan kita dampingi sampai pengadilan. Fee itu juga dibagi dua dengan Pak Anton,” terangnya.

“Tapi Liliana bilang nanti dulu. Dia mau nunggu hasil yang di sana dulu. Itu saya tidak tahu terkait apa. Ya sudah terus kita tidak pernah ada pembicaraan lagi soal itu,” imbuh Ainudin.

Baca juga:  Suap di Imigrasi Mataram, Pejabat Kanwil Kemenkumham NTB Diduga Ikut Terima Uang

Saat menemui Kurniadie pun, sambung dia, prinsipnya tetap sama. Kurniadie sepengetahuannya akan menaikkan kasus itu ke tahap penyidikan karena alat bukti untuk tindak pidana keimigrasian sudah lengkap.

“Itu pun saya tanggapi  dengan saya bakal fight di pengadilan. Kita pada waktu itu juga punya bukti-bukti bahwa ada langkah dalam penyidikannya yang janggal,” terangnya.

 

Manikam dan Geoffrey Sadar dari Awal

Ainudin mendampingi Manikam dan Geoffrey karena keduanya disangka melanggar izin tinggal dengan bekerja di PT Wyndham Sundancer Lombok. Dua kliennya itu datang dengan visa wisata.

Pada pagi hari 3 Mei, Ainudin sudah diberitahu Yusriansyah Fajrin, mantan Kasiinteldakim bahwa penyidikan itu dilanjutkan dengan sangkaan pasal 122 huruf a dan 122 huruf b UU RI No6/2011 tentang keimigrasian. “Disuruh Yuri

nunggu sampai sore. Tapi ternyata keputusannya menunggu Kepala dulu. Manikam lalu bilang kalau ini bukan soal hukum tetapi uang. Mungkin dia punya pengalaman sebelum-sebelumnya,” jelasnya.

Sehari berselang, mereka rapat. Hadir Ainudin, Liliana, Anton, Manikam, Geoffrey dan general manager Wyndham Sundancer waktu itu, Joko Haryono. Ainudin mengaku di sana dia menawarkan proses praperadilan. “Tapi Manikam tidak mau karena dia bilang kalaupun menang praperadilan nanti selesai sidang mereka akan ditangkap lagi. Jadi dia menegaskan lagi kalau ini soal uang, bukan soal hukum,” kenang Ainudin.

Tawaran Rachmat Ditolak

Sore hari usai pemeriksaan pada 16 Mei, Ainudin sempat berdebat hebat dengan Manikam. Hal itu selesai dia menerima telepon dari Kasi Statuskim Imigrasi Mataram, Rachmat Gunawan.

“Itu saya loudspeaker dan dia (Manikam) dengar, Liliana juga dengar. Dia tawarkan Rp1,5 miliar. Tapi saya bilang kalau dia (Rachmat) ini jual pasal namanya,” ucapnya. “Pekerjaan kami ini pengacara, tidak melakukan cara yang seperti itu (suap). Habis itu jabat tangan, kita sama-sama pulang. Setelah itu saya tidak ada komunikasi lagi,” pungkas Ainudin.

Baca juga:  Sidang Kurniadie, Ide Suap dari Dua Bule Wyndham Sundancer

Setelah itu, dia tidak berurusan lagi dengan kasus itu. Sampai kemudian dia mendengar kabar dari media massa bahwa KPK menangkap OTT, Kurniadie, Liliana, dan Yusri. Sebelumnya Liliana melalui penasihat hukumnya, Maruli Rajagukguk menyampaikan pledoi yang berisi argumentasi hukum tentang adanya peran orang lain yang punya ide di balik pemberian suap itu.

Dia merujuk pada kesaksian Kasi Lantaskim, Rachmat Gunawan dan mantan Kepala Imigrasi Mataram Kurniadie. Dikuatkan juga dengan bukti rekaman percakapan antara Ainudin dengan Rachmat. Maruli bersikeras bahwa Liliana juga bukan pelaku utama. Munculnya angka pemberian Rp1,2 miliar justru dari pihak Imigrasi Mataram, yakni dari Kurniadie melalui mantan Kasi Inteldakim, Yusriansyah Fajrin.

“Diperoleh fakta hukum bahwa Yusri yang menentukan angka Rp1,2 miliar dengan arahan dari Kurniadie agar permasalahan hukum diselesaikan dengan cara deportasi,” terang Maruli. Berikutnya, sistem pemberian suap juga diatur Yusri, yakni dengan memasukkan uang ke dalam tong sampah di depan ruang kerja Yusri di ruang Seksi Inteldakim.

Liliana harus memberikan uang Rp1,2 miliar untuk penyelesaian kasus WNA Singapura, Manikam Katheerasan dan WNA Australia Geoffrey William Bower. Begitu juga tekanan dari Kurniadie dan Yusri yang dibantu penyidik Ayyub Abdul Muqsith dengan mengancam Liliana menggunakan pasal 122 huruf a UU RI No6/2011 tentang keimigrasian. (why)