Kasus LCC, Kejati Bidik Satu Tersangka

Ery Ariansyah Harahap. (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, baru menemukan keterlibatan satu orang untuk dijadikan tersangka dalam kasus pengelolaan Lombok City Center (LCC). Calon tersangka itu  dari manajemen PT. Tripat, perusahaan daerah yang membuat kerjasama dengan perusahaan pengelola LCC.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati NTB Ery Ariansyah Harahap mengatakan, hasil ekspose  Senin, 14 Oktober 2019, penyidik sudah yakin salah satu menajemen PT Tripat sebagai aktor di balik kerugian negara yang timbul dalam kasus LCC. ‘’Saya tidak sebut nama. Tapi pelakunya mengarah ke dia-dia saja. Yang modal, sama gedung itu,’’ ungkapnya kemarin.

Jaksa penyidik, imbuh dia, mengusut kasus itu dalam satu berkas perkara penyidikan. Isinya mengenai dugaan korupsi penyertaan modal dari Pemkab Lobar ke PT Tripat sebesar Rp1,7 miliar. Kemudian, pembangunan gedung Dinas Pertanian Lobar di Gerimak, Narmada senilai Rp2,7 miliar.

Baca juga:  Mantan Petinggi Bank NTB Cabang Syariah Dompu Dihukum Empat Tahun Penjara

Dari dua konstruksi dugaan korupsi itu, Ery menyebut indikasinya baru satu orang yang punya peran yang sangat dominan. ‘’Korupsinya itu perbuatan berlanjut. Untuk pasal 55-nya (KUHP tentang keterlibatan orang lain), masih belum. Pelakunya ya satu (orang) itu tapi dilakukan terus-menerus,’’ jelasnya.

Meski demikan, dia

menyebut masih memerlukan satu alat bukti lagi untuk menyatakan salah satu direktur PT Tripat sebagai tersangka. ‘’Tinggal tunggu hasil PKN (penghitungan kerugian negara). Kalau itu sudah keluar, langsung tetapkan tersangka,’’ sebutnya.

Proses ganti rugi gedung Dinas Pertanian yang terkena pembangunan LCC di Gerimak, Narmada, Lombok Barat disinyalir bermasalah. PT Bliss membayar ganti rugi lahan sebesar Rp2,7 miliar untuk pembangunan gedung Dinas Pertanian.

Baca juga:  Mencuat, Dugaan Penjualan Lahan Kawasan Hutan Tahura Nuraksa

Namun, berdasarkan temuan Inspektorat, diduga ongkos membangun gedung itu hanya disetorkan PT Tripat ke kontraktor sebesar Rp2,04 miliar. Sementara sebesar Rp665,2 juta diduga tidak bisa dipertanggungjawabkan.

“Yang kita temukan kan, anggarannya itu Rp2,7 miliar. Tapi ke kontraktornya cuma dibayar Rp1,9 miliar. Makanya, untuk kontraktornya belum ada mengarah ke sana (ikut serta),”  terang Ery.

Anggaran Rp1,7 miliar dana penyertaan modal PT Tripat dipakai untuk kerjasama operasional LCC bersama PT Bliss Pembangunan Sejahtera (BPS). PT Tripat juga menyertakan aset Pemkab Lobar berupa lahan seluas 3,4 hektare. Lahan itu dibangun gedung pusat perbelanjaan yang kini sudah tutup. Auditor Inspektorat Lombok Barat menemukan indikasi kerugian negara Rp502,2 juta dari penyertaan modal itu. (ars)