Dugaan Korupsi Dana Insentif Marbot, Mantan Camat Praya Barat Daya Dituntut 1,5 Tahun

Terdakwa Kamarudin, mantan Camat Praya Barat Daya dituntut penjara 1,5 tahun atas korupsi dana insentif marbot Rp91,2 juta. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Mantan Camat Praya Barat Daya, Kamarudin terancam hukuman penjara selama 1,5 tahun atau 18 bulan. Hal itu sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menyatakan terbukti korupsi sebesar Rp91,2 juta. Dana itu adalah hak marbot triwulan II dan III tahun 2018 yang tidak dibayar.

Jaksa penuntut umum Kejari Praya, Adin Nugroho membacakan tuntutannya tersebut dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin (14/10). Sidang dipimpin ketua majelis hakim Anak Agung Ngurah Rajendra dan hakim anggota Fathurrauzi dan Abadi.

“Menuntut supaya majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kamarudin dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan,” ujarnya.

Baca juga:  Kasus Pegadaian Godo Bima, Saksi Nasabah Mulai Diperiksa

Menurutnya, terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Adin mengutarakan hal yang memberatkan terdakwa. “Perbuatan terdakwa telah merugikan marbot yang notabene

merupakan rakyat kecil yang hanya mendapatkan penghasilan dari dana insentif tersebut,” tegasnya.

Jaksa dalam tuntutannya juga meminta uang yang disita dikembalikan kepada 10 marbot penerima dana insentif. Totalnya senilai Rp10,8 juta. Kamarudin dituntut karena tidak menyalurkan dana insentif marbot triwulan II dan III tahun 2018. Padahal dana sebesar Rp102 juta untuk 85 marbot di 11 desa sudah ditarik terdakwa.

Baca juga:  Konsultan Pengawas Kasus Dermaga Gili Air Belum Diperiksa

Pada November 2018, Kamarudin hanya menyerahkan dana insentif kepada sembilan marbot di Desa Pandan Indah sebesar Rp10,8 juta. Sisanya, sebesar Rp91,2 juta batal disetorkan. Terdakwa dalam persidangan berdalih uang sejumlah itu akan disalurkan. Namun hilang saat disimpan di dalam mobilnya sewaktu diparkir di halaman rumah.

Setelah sampai Desember Kamarudin baru melapor ke Kabag Kesra Setda Loteng, HL Tasrip. Sekda Loteng, H Nursiah menyerahkan kasus itu Inspektorat. Dana marbot tersebut seharusnya diserahkan ke penerima selambatnya 31 Desember 2018, mengacu pasal 21 Permendagri No 13/2006. Kamarudin baru menggantinya pada Februari 2019. BPKP menghitung kerugian negaranya sebesar Rp91,2 juta. (why)