Pembukaan Lahan Illegal Tahura Nuraksa Rugikan Negara Rp45 Miliar

Tim penyidik PPNS Gakkum Dinas LHK Provinsi NTB menyegel lokasi perambahan hutan Tahura Nuraksa, di Desa Pakuan, Narmada, Lombok Barat. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Kawan Hutan Rinjani RTK.01 Taman Hutan Raya (Tahura) Nuraksa, Narmada, Lombok Barat berkurang tutupan hutannya. Salah satu sebabnya pembukaan lahan secara ilegal. Diduga, gabungan kelompok tani (Gapoktan) pelakunya. Akibatnya, negara ditaksir merugi sampai Rp45,07 miliar.

Hal itu diungkapkan Kabid Perlindungan Hutan KSDAE Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Mursal dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 10 Oktober 2019. “Kerugian itu akibat kerusakan kebakaran hutan dan nilai yang dibutuhkan untuk mengembalikan ekosistem dan rehabilitasi,” terangnya.

Dia menambahkan luasan lahan yang dibuka secara ilegal mencapai 12 hektare. Lahan itu masuk dalam blok pengelolaan Tahuran Nuraksa. Pembakar lahan berinisial KD alias Amaq IK sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Baca juga:  Warga Masih Duduki Hutan Lindung TNGR

“Dia ketua Gapoktan Lembah Rinjani diduga sebagai eksekutor yang membuka dan membakar kawasan hutan. Luasan areal rambahan dan terbakar 12 hektare,” jelasnya.

Pembukaan lahan itu, sambung Mursal, diduga untuk keperluan penanaman tanaman produksi. Penyidik Gakkum LHK Provinsi telah mengantongi bukti untuk menjerat tersangka, antara lain alat pembakar, peta overlay kerusakan hutan, dokumen Gapoktan, dan dokumentasi.

“Tim penyidik sedang mengembangkan penyidikan untuk mencari pelaku intelektual sebagai cukong yang berada di balik aktivitas pembukaan lahan tersebut,” ujarnya.

Tersangka KD dikenai pasal 92 ayat 1 huruf a juncto pasal 17 ayat 2 huruf b UU RI No 18/2013 tentang pencegahan pemberantasan perusakan hutan. Sangkaan tambahan pada pasal 78 ayat 3 juncto pasal 50 ayat 3 huruf d UU RI No41/1999 tentang Kehutanan.

Baca juga:  Biang Kerok Kerusakan Hutan, Penerbitan SPPT Dalam Kawasan Hutan Belum Dicabut

Kemudian, pasal 40 ayat 2 juncto pasal 33 ayat 3 UU RI No 5/1999 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Ancaman pidananya, penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar.

“Penanganan kasus ini dalam rangka menjaga eksistensi, kelestarian hutan, dan menjadikan proses penegakan hukum diharapkan memberi efek jera dan dapat menekan terjadinya degradasi dan deforestasi hutan,” pungkas Mursal. (why)