Investigasi Balai Sertifikasi Benih, 198 Ton Bibit Jagung Diduga Palsu

Perwakilan kelompok tani di Sumbawa menerima bibit jagung dari perwakilan PT. Benindo Perkasa Utama, beberapa waktu lalu. Benih yang diberikan itu adalah pengganti bibit rusak sebelumnya. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Hasil investigasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Provinsi NTB, menemukan indikasi pemalsuan pada bibit jagung tahun 2017. Saat itu ditemukan 198 ton bibit diduga bermasalah dan direkomendasikan kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) agar ditarik. Data temuan itu sudah diserahkan sesuai permintaan Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI.

Investigasi itu dibenarkan Kepala BPSB Provinsi NTB H. Wardi, SP dikonfirmasi Suara NTB  Selasa, 10 Oktober 2019, terkait pemanggilannya sebagai saksi di gedung bundar Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu.

Kepada penyidik, ia mengaku sudah menjelaskan kronologi temuan bibit diduga palsu. Penjelasannya pun sebatas tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sebagai  pengawasan dan perlindungan petani sebagai konsumen.

Menurut Wardi, kasus bibit itu mencuat ketika Dinas Pertanian tingkat kabupaten melaporkan ada bibit Jagung lolos ke tangan petani. Dianggap janggal karena bibit masuk tanpa melalui uji laboratorium. Tim diterjunkan, terdiri dari  empat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bersama koordinator pengawasan benih BPSB.

Dasar penelusuran karena sudah ada kecurigaan karena bibit tersebut tidak melalui pemeriksaan BPSB sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 992 tahun 2015 dan diperbarui tahun 2018.

‘’Seharusnya lapor dulu ke BPSB, setiap barang (bibit) dari luar, kewajiban dari penyedia sesuai  SOP harus lapor ke kita. Supaya fungsi pengawasan kami itu bisa berjalan. Tapi itu kan sudah lagsung ke petani. Setelah ditanam baru tahu ada masalah itu,’’ ungkap Wardi.

Baca juga:  Jaksa Klarifikasi Kakanwil Kemenag NTB

Atas dasar informasi dan temuan itu, pihaknya kemudian melapor ke Kadistan TPH Provinsi NTB waktu itu, agar bibit dihentikan distribusinya dan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan. Permintaan itu ditindaklanjuti Distan TPH dengan bersama sama menurunkan tim.

‘’Kita turunkan tim ke kabupaten sampai ke kelompok tani. Kita periksa satu per satu. Ditemukan ada 198 ton diindikasikan ada pemalsuan dan kami minta ditarik dari peredaran,’’’ tegas Wardi.

Volume 198 ton itu bukan hasil rekaan atau asumsinya. Melainkan berdasarkan pendataan dan laporan dari tingkat penyuluh lapangan dan diteruskan kepala bidang masing masing Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten.

Fakta sesuai temuan lapangan, kondisi bibit ditemukan busuk dan berjamur. Puluhan ton bibit lainnya yang belum diedarkan diminta dihentikan. Hasil klarifikasi ke petani dan pengecekan lapangan, ternyata  bibit tumbuh jauh di bawah standar, tidak sesuai dengan label benih Jagung Hibrida.

‘’Ada yang tumbuhnya nol persen,  sampai maksimal 20 persen. Berjamur karena kadar airnya tinggi dan banyak kotoran,’’ katanya.

Setelah cukup cek lapangan, Balai Benih menindaklanjuti dengan uji laboratorium.  Berdasarkan ciri-ciri bibit, jika sinar terkena sinar ultraviolet (UV) sampel akan menyala.  Dari hasil pemeriksaan, ada label yang menyala dan ada yang redup. ‘’Nah yang tidak nyala ini banyak. Ini yang saya indikasikan pemalsuan bibit,’’ sebutnya.

Distan TPH melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pun menindaklanjuti  temuan dengan menarik bibit bantuan dan diganti dengan yang memenuhi syarat. Volume yang diganti 198 ton sesuai jumlah yang diduga palsu.

Baca juga:  Majelis TPTGR Panggil Penunggak Kerugian Negara

Dalam proses penggantian bibit ini, pihak penyedia melibatkan PT.WBS sebagai rekanan. Mekanisme pun dijalankan dengan diawali uji laboratorium pada bibit. Setelah lulus uji, didistribusikan kembali ke kelompok tani penerima bantuan.

Dengan dasar temuan itu, pihaknya kemudian menyusun laporan untuk diteruskan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Direktorat Jendral (Dirjen) Pertanian RI.  Belakangan rupanya penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung mengusut dugaan bibit palsu tersebut, pihanya dipanggil sebagai saksi.

Minta Dilakukan Perbaikan

Intinya pihaknya kooperatif dengan kebutuhan penyidik Kejaksaan Agung terkait data dan informasi, sepanjang sesuai dengan Tupoksinya.

Wardi mengaku diperiksa bersama koordinator bidang pengawasan. Sesuai tupoksinya, ia pun menjelaskan sesuai fakta dan temuan lapangan. ‘’Tidak saya kurangi tidak saya lebihkan. Itulah yang saya sampaikan ke penyidik. Seperti itu lah tupoksi kami,’’ tandasnya.

Belajar dari pengalaman kasus itu, Wardi sangat berharap rekanan penyedia bibit, khususnya Dinas Pertanian dan Perkebunan (dulu Dinas Pertanian dan TPH) untuk melakukan pengawasan ketat dan menata regulasi distribusi bibit dari luar daerah. Sesuai prosedur, harus melalui pengecekan laboratorium sebelum diiedarkan ke petani.

Pada intinya, tugas pihaknya  tetap akan menjalankan sesuai kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman demi melindungi petani sebagai konsumen dan rekanan sebagai produsen. (ars)