Kejagung Periksa Pejabat Balai Sertifikasi Benih NTB

Ilustrasi bibit jagung (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap pejabat Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Provinsi NTB. Pemeriksaan itu terkait beredarnya bibit jagung diduga palsu tahun 2017 yang merugikan petani. Pemanggilan ini merupakan lanjutan dari pemeriksaan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir.H. Husnul Fauzi, M.Si, sebelumnya.

Pemanggilan dilakukan pada Rabu, 2 Oktober 2019 pekan lalu. Surat dilayangkan langsung kepada Kepala BPSB, H. Wardi, SP. Bersamaan dengan Wardi, diperiksa juga koordinator pengawasan BPSB Akhmad Suhandi, SP.

Pemeriksaan itu dibenarkan Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) BPSB NTB, Maisin, S,ST. ‘’Pak Kepala Balai sudah dipanggil, didampingi koordinator pengawasan. Jadi diklarifikasi seputar teknis pengawasan bibit jagung itu,’’ kata Maisin kepada Suara NTB, Senin, 7 Oktober 2019.

Wardi  dan Akhmad Suhandi diklarifikasi seputar temuan bibit jagung Hibrida di wilayah NTB tahun 2017. Namun ia enggan merinci materi pemeriksaan dan item temuan terkait bibit jagung Hibrida berbagai varitas tersebut. ‘’Pemeriksaannya seputar temuan (bibit, red) saja. Semua sudah dijelaskan ke penyidik. Data-data juga sudah diberikan,’’ ujarnya.

Baca juga:  Kadistan se-Pulau Lombok Diperiksa Penyidik Kejagung

Instansinya sangat kooperatif mendukung penyelidikan Kejagung, dibuktikan dengan dipenuhinya panggilan sebagai saksi. Sebagai lembaga pemerintah yang melakukan pengawasan bibit, pihaknya berusaha objektif merespons laporan terkait masalah bibit, termasuk memberikan keterangan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) jika diusut. ‘’Kita sangat terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kan kami ini instansi pelayanan  publik juga,’’ tandasnya.

Terkait kasus bibit 2017 itu, bahkan ada rencana penyidik Jampidsus Kejagung turun langsung

ke NTB untuk klarifikasi dan meminta data. Menurut informasi, penyidik masih membutuhkan data dan dokumen asli terkait temuan bibit yang disebut sebut merugikan negara Rp25 miliar itu.

Soal temuan bibit diduga bermasalah bersumber dari Kementerian Pertanian RI, informasi sebelumnya luput dari pemeriksaan BPSB NTB. Karena pihak distributor bersama Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB mengkalim sudah diperiksa BPSB Jawa Timur.

Terkait informasi itu, Maisin mengklarifikasi, bahwa tidak ada hubungan dan hirarki dengan Balai di Jawa Timur sebab punya kewenangan masing-masing.

Baca juga:  Kejari Sumbawa Hentikan Kasus Dana Reses

Ditegaskan, dari sisi regulasi, semua jenis bibit yang masuk ke NTB idealnya harus diperiksa pihaknya. Tapi ketika luput pemeriksaan, pihaknya berhadap ada laporan masyarakat sebagai dasar tindak lanjut pemeriksaan laboratorium.

Jika ditemukan bibit tersebut bermasalah, bahkan palsu, maka akan direkomendasikan ditarik atau diminta diganti. ‘’Ada dua rekomendasi, layak dan tidak layak. Nah, ketika tidak layak, bisa kita tegur atau peringatkan agar diganti atau ditarik,’’ paparnya.

Apakah dalam kasus bibit 2017 direkomendasikan ditarik? Maisin lagi lagi enggan menjelaskan. Karena sudah  berkaitan  dengan teknis bidang pengawasan.  Terlepas dari itu,  penyelidikan  sudah bergulir di Kejagung. Pihaknya tinggal menunggu kebutuhan data dan dokumen sesuai permintaan penyidik untuk dipenuhi.

Data pada sistem informasi rencana umum pengadaan (Sirup) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), nilai total anggaran pengadaan benih jagung Hibrida mencapai Rp 170 miliar. Dengan  luas areal 11,3 juta hektar.  Dua daerah yang dapat bantuan ini hanya Provinsi NTB dan Provinsi Lampung melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan di ke dua provinsi penerima bantuan. (ars)