Tersangka Dugaan Korupsi Kredit Modal Kerja Perumahan Dompu Mangkir

Arif (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kejati NTB berulang kali menjadwalkan pemeriksaan dua tersangka korupsi kredit modal kerja perumahan Subsidi Dompu tahun 2018. Para tersangka tersebut belum tuntas diperiksa. Jaksa memakai opsi panggil paksa.

Kepala Kejati NTB Arif menerangkan, berkas perkara dua tersangka itu masih kurang keterangan tersangka dari hasil penelitian kelengkapan berkas. Sebabnya, satu tersangka mangkir setiap panggilan pemeriksaan. ”Sudah tiga kali kita panggil. Tetapi, tidak hadir-hadir. Kita upayakan panggil paksa dia,” ujarnya dikonfirmasi akhir pekan lalu.

Dia mengatakan jaksa penyidik Pidsus menjadwalkan kembali pemanggilan para tersangka. alasan ketidakhadiran tersangka dalam rangka pemeriksaan sedang dipertimbangkan. Dalam hal penempuhan mekanisme panggilan paksa. “Saya inginnya berkas segera dilimpahkan,” tegasnya.

Baca juga:  Kasus Dermaga Gili Air 2017, Penyidik Kantongi Bukti Kerugian Negara

Dalam kasus itu, jaksa penyidik Pidsus Kejati NTB sudah menetapkan dua orang tersangka. Mereka yakni mantan Pimpinan Bank NTB Cabang Dompu, Syarifudin Ramdan dan Direktur PT Pesona Dompu Mandiri, Surahman. Para tersangka diduga melanggar pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Tersangka diduga menyalahgunakan kewenangannya dalam pemberian kredit modal kerja dari Bank NTB Cabang Dompu kepada PT PDM senilai Rp6,3 miliar. Nilai tersebut merupakan besaran kredit yang sudah dikucurkan dari total Rp10 miliar.

Baca juga:  Dua Perkara Korupsi Siap Disidangkan

Modus korupsi diduga dengan mengabaikan prosedur operasional standar seperti kelayakan calon debitur berupa manipulasi dokumen persyaratan. Sementara debitur memberikan hak tanggungan diduga yang bukan merupakan miliknya.

kerugian negara pada kasus tersebut mencapai Rp6,2 miliar. Kredit itu diduga dicairkan dengan cara tidak sehat. Angka kerugian itu muncul dari lima bentuk transaksi yang mengalir secara bertahap ke pihak debitur, mulai dari pencairan Rp 3 miliar, Rp 1,5 miliar, Rp 1 miliar, Rp 500 juta, hingga Rp 200 juta. (why)