Aset Pemprov Wanprestasi Senilai Rp1,6 Triliun

Kajati NTB Arif saat memimpin jajarannya rapat melalui video conference dengan Plt Jam Datun Tarmizi. (Suara NTB/ist) 

Mataram (Suara NTB) – Aset Pemprov NTB senilai Rp1,6 triliun berupa lahan terungkap sedang bermasalah. Pemprov meminta kepada Kejaksaan Tinggi NTB melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) untuk menangani penyelesaian aset tersebut.

Diketahui luas aset yang didampingi Datun mencapai 65 hektar, salah satunya seluas 45 hektar di Gili Trawangan. Aset di sejumlah titik tersebut bermasalah akibat wanprestasi setelah dikelola pihak ketiga.

Dijelaskan juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH,MH,  pihak Pemprov NTB melalui bidang aset telah meminta legal opinion (LO) atau pendapat hukum kepada Datun. Hasilnya, perlu penanganan khusus melalui pendekatan non litigasi.

Setelah mendapat gambaran melalui LO, akhirnya pendampingan ditindaklanjuti dengan penyerahan Surat Kuasa Khusus (SKK). SKK menurut  Dedi Irawan, sebagai dasar hukum untuk bertindak selama pendampingan. ‘’Saat ini SKK nya sedang dalam proses,’’ ujarnya kepada Suara NTB akhir pekan kemarin.

 Ditambahkan Dedi, lahan 65 hektar tersebut hanya sebagian dari aset yang sedang ditangani. Dalam catatannya, ada aset senilai Rp9 miliar sudah dalam proses penanganan setelah SKK diterbitkan Pemprov NTB.

Bersamaan dengan itu, saat ini tim Datun juga sedang mendampingi penyelesaian  lahan Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC)  senilai Rp28 Miliar.

Masalah aset daerah tidak hanya jadi atensi Kejaksaan Tinggi NTB. Penyelesaian aset Pemprov tersebut juga menjadi dorongan Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jam Datun) mendorong peran Kejati NTB untuk membantu penyelesaian seluruh aset bermasalah di provinsi, kabupaten dan kota.

Melalui video conference Kamis (3/10) Plt. Jam Datun Tarmizi, SH,MH  memberikan arahan dan penekanan soal pemulihan aset daerah dan melaporkan setiap perkembangan penanganan.

Video conference diikuti langsung Kajati NTB Arif, SH.,MM, Jam Datun menekankan kepada Bidang Datun agar proaktif menjalin kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam upaya penyelamatan aset negara atau daerah. karena tidak hanya jadi atensi internal Adhyaksa, tapi masalah sama juga menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

‘’Datun agar proaktif  dan tetap berkoordinasi dengan KPK. Karena ada program memaksimalkan pendapatan daerah yang bersentuhan dengan aset,’’ ujarnya.

Meski KPK tidak punya instrumen kewenangan  Datun, namun Jam Datun mengapresiasi KPK yang telah mendorong Pemda untuk memberikan Kuasa Khusus pada Kejaksaan dalam upaya penyelamatan aset daerah.

Saat video conference itu, Kajati NTB menyampaikan sejumlah masalah. Salah satunya masih ada beberapa Pemerintah Daerah yang belum menyerahkan data data aset bermasalah.

Namun saat ini untuk tahun 2019 Kejati NTB sudah berhasil menyelamatkan Aset Daerah senilai Rp 9 Miliar dan yang sedang dalam proses sebesar Rp28 miliar. (ars)